Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tinggal menghitung hari. Namun, hingga saat ini Joko Widodo masih menyimpan rapat siapa nama-nama menteri di kabinet barunya.
Tak hanya itu, Jokowi juga tidak tampak melakukan konsolidasi dengan tokoh, masyarakat atau lembaga kompeten terkait nama menteri.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin menyesalkan jika pemerintah tidak menggandeng lembaga, akademisi, tokoh ataupun dari masyarakat untuk memilih kandidat menteri.
"Jokowi tidak terbuka, dia tidak memberikan opsi dan partisipasi publik untuk memilih menteri," ujar Ujang saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/10).
Padahal, lanjut Ujang, masyarakat perlu menilai
track record menteri sebelum menjabat selama lima tahun ke depan.
"Ini penting, partisipasi publik, pendapat masyarakat menilai
track record menteri itu penting. Menurut saya jangan ditutup rapat. Sehari sebelumnya diumumkan," tegasnya.
Seperti diketahui, Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mencari menteri di tahun 2014 silam. Untuk periode kedua, Jokowi bahkan tidak menyentuh KPK untuk mentracking calon menterinya.
Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu mengingatkan KPK tidak perlu kepo alias ingin banyak tahu soal penyusunan menteri kabinet.
“Penyusunan kabinet itu mutlak otoritas dan prerogatif presiden, prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun," kata Masinton.
Menurutnya, Jokowi selaku presiden memiliki banyak instrumen untuk melakukan pelacakan terhadap rekam jejak para calon menteri.
"Presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti," tutupnya.
