Berita

Lambang polisi/Net

Politik

Diskresi Polri Amankan Pelantikan Jokowi-Maruf Sudah Tepat

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 21:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah aparat kepolisian dalam menjaga kondusivitas dan kestabilan keamanan ibukota, saat pelantikan presiden dan wakil presiden menuai apresiasi.

Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute, Bambang Saputra memuji diskresi polisi yang tidak memberi izin untuk menggelar aksi jelang dan saat pelantikan Joko Widodo-Maruf Amin, tepatnya mulai dari Selasa (15/10) hingga Minggu (20/10).

"Saya sangat menyambut baik dan memberi apresiasi kepada Polri khususnya Polda Metro Jaya yang telah mengambil langkah cepat dan tepat," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (15/10).


Bambang menilai bahwa demokrasi merupakan demonstrasi merupakan ciri dari sebuah demokrasi. Hal itu secara hukum memang diperbolehkan.

Namun jika menilik berbagai aksi yang dilakukan belakangan, maka demonstrasi rawan ditunggangi penumpang gelap yang memancing keributan dan berubah jadi anarkis.

"Atas dasar itu, maka sangat logis dan realistis bila Polri mengambil tindakan yang sangat strategis mengeluarkan diskresi dengan berpijak pada UU 30/2004," tegasnya.

Bagi Bambang, stabilitas keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang utama. Untuk itu, dia mengingatkan kepada pihak-pihak yang ingin menunggangi aksi agar mengurungkan niat.

“Sebab, penggalangan massa untuk berdemostrasi secara tidak intelek sejatinya merugikan kita semua sebagai bangsa," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya