Berita

Anita Wahid/Net

Politik

Putri Gus Dur Tidak Melihat Ada Ketegasan Dalam Diri Jokowi

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 14:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak tegas dalam menyikapi desakkan masyarakat untuk menerbitkan Perppu KPK disayangkan sekelompok wanita yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA).

Anggota PIA, Anita Wahid mengaku tidak melihat ada ketegasan dalam diri Jokowi. Padahal, kata putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu, Jokowi pernah mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

“Kami tak melihat ketegasan beliau (Jokowi) atas apa yang sudah diucapkan sendiri, yaitu akan mempertimbangkan keluarkan perppu," kata Anita saat jumpa pers di Lobby Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10)


Bukan hanya tak bersikap tegas, menurutnya, Presiden Jokowi juga tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. Sebab, Jokowi pernah menyebut telah menunjuk orang yang akan membuat draft perppu.

"Tapi kan setelah itu kami tak melihat ada langkah konkret, yang lebih jelas atau tanda-tanda yang lebih jelas mengenai akan dikeluarkannya atau tidak," tegasnya.

Lebih lanjut, Anita menduga ada agenda besar di balik ketidakjelasan sikap presiden Jokowi yang seolah gamang dalam menebitkan perppu.

"Apakah memang di belakang layar tak ada langkah? Atau ada langkah tetapi tak dikemukakan ke publik? Itu yang kita tidak tahu," demikian Anita.

Kemitraan Ririn Sefsani menyatakan bahwa pihaknya bersama Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) telah melayangkan surat kepada presiden Jokowi yang isinya desakkan agar segera diterbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang dinilai bermasalah.

"PIA bersama jaringan organisasi di Indonesia kemarin setelah mengirkmkan surat ke presiden dan pesannya sudah sangat jelas, presiden terbitkan Perppu KPK. Kita ingin ada terang di tengah kelam. Dan kembali terang itu datang," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya