Berita

Anita Wahid/Net

Politik

Putri Gus Dur Tidak Melihat Ada Ketegasan Dalam Diri Jokowi

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 14:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak tegas dalam menyikapi desakkan masyarakat untuk menerbitkan Perppu KPK disayangkan sekelompok wanita yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA).

Anggota PIA, Anita Wahid mengaku tidak melihat ada ketegasan dalam diri Jokowi. Padahal, kata putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu, Jokowi pernah mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

“Kami tak melihat ketegasan beliau (Jokowi) atas apa yang sudah diucapkan sendiri, yaitu akan mempertimbangkan keluarkan perppu," kata Anita saat jumpa pers di Lobby Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10)


Bukan hanya tak bersikap tegas, menurutnya, Presiden Jokowi juga tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. Sebab, Jokowi pernah menyebut telah menunjuk orang yang akan membuat draft perppu.

"Tapi kan setelah itu kami tak melihat ada langkah konkret, yang lebih jelas atau tanda-tanda yang lebih jelas mengenai akan dikeluarkannya atau tidak," tegasnya.

Lebih lanjut, Anita menduga ada agenda besar di balik ketidakjelasan sikap presiden Jokowi yang seolah gamang dalam menebitkan perppu.

"Apakah memang di belakang layar tak ada langkah? Atau ada langkah tetapi tak dikemukakan ke publik? Itu yang kita tidak tahu," demikian Anita.

Kemitraan Ririn Sefsani menyatakan bahwa pihaknya bersama Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) telah melayangkan surat kepada presiden Jokowi yang isinya desakkan agar segera diterbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang dinilai bermasalah.

"PIA bersama jaringan organisasi di Indonesia kemarin setelah mengirkmkan surat ke presiden dan pesannya sudah sangat jelas, presiden terbitkan Perppu KPK. Kita ingin ada terang di tengah kelam. Dan kembali terang itu datang," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya