Ratu Elizabeth II menetapkan agenda Brexit 31 Oktober yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Boris Johnson ke dalam pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan langsung dalam pidato pembukaan sidang parlemen di Westminister, Senin (14/10).
"Prioritas pemerintah saya selalu untuk mengamankan keberangkatan Inggris dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober," ujar ratu di Ruang Debat House of Lords seperti yang dimuat di Reuters.
Selain memprioritaskan Brexit, dalam pidatonya, Ratu Elizabeth II juga merinci semua agenda pemerintahan di tahun mendatang.
Agenda-agenda tersebut adalah 20 Rancangan UU (RUU), termasuk UU yang diperlukan untuk mengimplementaikan kesepakatan Brexit jika Johnson berhasil mencapai kesepakatan pada pekan ini.
Pasca Brexit, Johnson mengusulkan garis besar rencana pemerintah yang meliputi sistem imigrasi, reformasi peradilan pidana, perubahan perawatan kesehatan, dan janji investasi untuk merangsang pertumbuhan.
"Pemerintah saya bermaksud untuk bekerja menuju kemitraan baru dengan Uni Eropa, berdasarkan perdagangan bebas, dan kerja sama yang bersahabat," lanjut ratu yang berusia 93 tahun itu.
Sementara itu, pidato ratu ini sekarang menjadi bahan perdebatan. Bahkan oposisi mengatakan Johnson telah menyalahgunakan ratu yang netral secara politik dengan memintanya menetapkan agenda pemilihan.
Banyak pihak yang pesimis terhadap agenda pemerintahan yang diungkapkan oleh ratu dengan masa depan politik Johnson yang tampaknya sudah gelap.
Semua partai bahkan menginginkan pemilihan dipercepat untuk mengakhiri kekuasaan singkat Johnson.
