Jokowinomic Belum Sentuh Sektor Ekonomi Desa Dan Organisasi Ekonomi Rakyat

Tulisan Natalius Pigai yang membedah konsep Jokowinomic mendapat tanggapan banyak pihak. Ada kegelisahan yang muncul dari tulisan Pigai soal Jokowinomic. Terutama menjelang periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mantan Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan di era Gusdur, Ir Al Hilal Hamdi, menilai Pigai telah membedah dan menganalisis secara tajam konsep Jokowinomic.

Al Hilal pun mendukung pernyataan Pigai yang menyebut disparitas ekonomi di Indonesia masih terlalu besar. Terutama antara ekonomi desa dan kota.

"Penguatan peran negara, baca BUMN, telah menempati peran utama dalam berbagai pembangunan infrastruktur. Tapi sekali lagi, (hanya) meramaikan kekuatan adi kapital tanpa cukup menyerap atau mendorong peran serta masyarakat banyak," ucap Al Hilal melalui keterangan tertulisnya, Selasa (15/10).

Menurut alumnus ITB ini, Jokowi memang telah melakukan upaya untuk menambah kesejahteraan masyarakat desa. Di antaranya dengan menambah besar pengucuran dana desa. Lalu jaring kesejahteraan masyarakat - utamanya BPJS - diperluas jangkauan pelayanannya.

Namun, hal itu masih belum mampu menyentuh ekonomi desa secara signifikan. Karena tetap saja korporasi alias para pemodal besar yang punya peran dalam mengatur perekonomian rakyat.

"Natalius Pigai, sekali lagi, menyorot belum tersentuhnya sektor ekonomi desa, kebun dan organisasi ekonomi rakyat, sebagaimana FELDA di Malaysia. Di Indonesia peran kebun plasma masih di pinggiran, sangat tergantung kepada korporasi inti sebagai induk," bebernya.

"Mungkin pada periode keduanya, Jokowinomic bakal lebih diperkuat, berbarengan dengan upaya kemandirian atau swasembada pangan, energi, dan berbagai kebutuhan pokok kita. Itulah harapan yang bisa kita tangkap dari kegelisahan Pigai dan kita," pungkas Al Hilal.