Berita

Joko Widodo/Net

Bisnis

Ini Kata Politisi Senayan Soal Tulisan Konsep Jokowinomic Natalius Pigai

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 08:51 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Tulisan Natalius Pigai tentang Jokowinomic untuk orang miskin terpinggirkan sedang menjadi pembicaraan khalayak. Tulisan tersebut bahkan memicu politisi Senayan hingga pengamat pun untuk angkat bicara.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Maulani salah satunya. Dia menilai bahwa tulisan tersebut menarik. Namun menurutnya, ide dan gagasan dalam tulisn tersebut tidak banyak yang mengetahui sehingga sulit diimplementasikan.

"Istilah nomic sepertinya sudah menjadi tren. Ada Habibienomic, SBYnomic, Jokowinomic. Istilah itu hanya menjelaskan soal skala prioritas, strategi kebijakan pembangunan ekonomi, Itu sesuai selera pemimpin," kata Viva Yoga dalam keterangannya kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/10).


"Pak Mubyarto memopulerkan Ekonomi Pancasila, kemudian dilanjutkan anak didiknya Revrisond Baswir. Tapi konsep pak Muby tidak dipakai oleh pemerintah. Hanya jadi wacana di kampus. Kebijakan ekonomi Pemerintah tidak teridentifikasi secara teoritis. Apakah itu liberalisme, kapitalisme, apakah itu kroniisme, jenggoisme, dan sebagainya," sambungnya.

Lebih lanjut dia menambahkan bawa appa yang bisa dia tafsirkan dari pemikiran Soekarno, Pancasila adalah sosialisme religius.

"Ideologi yang bersifat monoteistik, bukan paganisme, bukan ateisme, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, keadilan sosial," tuturnya.

"Harusnya fokus saja di Pancasila. Pembangunan ekonomi itu prioritas soal keadilan ekonomi dan sosial, sistem ekonomi yang adil, tidak individual-kapitalistik, tidak KKN, tapi yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang sosialistik-religius, Menghilangkan ketidakadilan struktur ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan menyebabkan kemiskinan struktural," sambung politisi Senayan ini.

Cara pandang yang berbeda di Sampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerinda Arif Poyuono. Menurutnya, konsep Jokowinomic hanya bisa jalan bisa ekonomi moneter tidak diliberalisasi.

"Bagaimana Jokowinomic berjalan kalau semua transaksi bisnis dilakukan melalui sistem perbankan asing bukan melalui perbankan Milik negara. Kita mesti belajar negara lain seperti China, Bahwa Membangun ekonomi nasional harus Punya Know How tentang  perubahan ekonomi dunia dalam 35 tahun mendatang," ujarnya.  

"Terutama terkait perkembangan tumbuhnya negara negara Industri baru dan terus berkembang ekonomi China. Dari mereka apa yang sangat mereka butuhkan dan industri berbasis apa yang bisa kita kembangkan dari yang Kita miliki sehingga ada keberpihakan itu baru namanya Jokowinomic untuk orang miskin terpinggirkan," ujar Poyuono dalam pesan singkatnya.

Sementara itu Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS)  menurut professional Shohibul Anshor Siregar menilai bahwa tulisan tersebut semestinya ditanggapi oleh professional yang membantu pemerintah dan akademisi untuk terus dikembangkan.

"Banyak orang tak konsepsional menyebut Jokowinomic. Apa iya? Jangankan Jokowi, Indonesia saja hingga kini tak memiliki disain makro ekonomi. Yang ada cuma merancang sikap manis di hadapan kapital dan negara pendikte," tuturnya.

"Make no mistake, Indonesia tidak akan seburuk ini jika dipandu oleh garis besar cita-cita bangsa," sambungnya.

Die mengingatkan kembali bahwa misi negara dalam konstitusi itu adalah melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa.

"Pada sejumlah pasal masih banyak aturan tentang pemenuhan hak warga negara yang wajib dijamin oleh negara," tambahnnya dalam unggahan di sosial media.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya