Berita

Joko Widodo/Net

Bisnis

Ini Kata Politisi Senayan Soal Tulisan Konsep Jokowinomic Natalius Pigai

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 08:51 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Tulisan Natalius Pigai tentang Jokowinomic untuk orang miskin terpinggirkan sedang menjadi pembicaraan khalayak. Tulisan tersebut bahkan memicu politisi Senayan hingga pengamat pun untuk angkat bicara.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Maulani salah satunya. Dia menilai bahwa tulisan tersebut menarik. Namun menurutnya, ide dan gagasan dalam tulisn tersebut tidak banyak yang mengetahui sehingga sulit diimplementasikan.

"Istilah nomic sepertinya sudah menjadi tren. Ada Habibienomic, SBYnomic, Jokowinomic. Istilah itu hanya menjelaskan soal skala prioritas, strategi kebijakan pembangunan ekonomi, Itu sesuai selera pemimpin," kata Viva Yoga dalam keterangannya kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/10).


"Pak Mubyarto memopulerkan Ekonomi Pancasila, kemudian dilanjutkan anak didiknya Revrisond Baswir. Tapi konsep pak Muby tidak dipakai oleh pemerintah. Hanya jadi wacana di kampus. Kebijakan ekonomi Pemerintah tidak teridentifikasi secara teoritis. Apakah itu liberalisme, kapitalisme, apakah itu kroniisme, jenggoisme, dan sebagainya," sambungnya.

Lebih lanjut dia menambahkan bawa appa yang bisa dia tafsirkan dari pemikiran Soekarno, Pancasila adalah sosialisme religius.

"Ideologi yang bersifat monoteistik, bukan paganisme, bukan ateisme, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, keadilan sosial," tuturnya.

"Harusnya fokus saja di Pancasila. Pembangunan ekonomi itu prioritas soal keadilan ekonomi dan sosial, sistem ekonomi yang adil, tidak individual-kapitalistik, tidak KKN, tapi yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang sosialistik-religius, Menghilangkan ketidakadilan struktur ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan menyebabkan kemiskinan struktural," sambung politisi Senayan ini.

Cara pandang yang berbeda di Sampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerinda Arif Poyuono. Menurutnya, konsep Jokowinomic hanya bisa jalan bisa ekonomi moneter tidak diliberalisasi.

"Bagaimana Jokowinomic berjalan kalau semua transaksi bisnis dilakukan melalui sistem perbankan asing bukan melalui perbankan Milik negara. Kita mesti belajar negara lain seperti China, Bahwa Membangun ekonomi nasional harus Punya Know How tentang  perubahan ekonomi dunia dalam 35 tahun mendatang," ujarnya.  

"Terutama terkait perkembangan tumbuhnya negara negara Industri baru dan terus berkembang ekonomi China. Dari mereka apa yang sangat mereka butuhkan dan industri berbasis apa yang bisa kita kembangkan dari yang Kita miliki sehingga ada keberpihakan itu baru namanya Jokowinomic untuk orang miskin terpinggirkan," ujar Poyuono dalam pesan singkatnya.

Sementara itu Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS)  menurut professional Shohibul Anshor Siregar menilai bahwa tulisan tersebut semestinya ditanggapi oleh professional yang membantu pemerintah dan akademisi untuk terus dikembangkan.

"Banyak orang tak konsepsional menyebut Jokowinomic. Apa iya? Jangankan Jokowi, Indonesia saja hingga kini tak memiliki disain makro ekonomi. Yang ada cuma merancang sikap manis di hadapan kapital dan negara pendikte," tuturnya.

"Make no mistake, Indonesia tidak akan seburuk ini jika dipandu oleh garis besar cita-cita bangsa," sambungnya.

Die mengingatkan kembali bahwa misi negara dalam konstitusi itu adalah melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa.

"Pada sejumlah pasal masih banyak aturan tentang pemenuhan hak warga negara yang wajib dijamin oleh negara," tambahnnya dalam unggahan di sosial media.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya