Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Setelah Cuci Tangan Soal Suriah, Trump Tampar Turki Dengan Kenaikan Tarif Baja

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 06:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui sanksi terhadap para pemimpin Turki serta menerapkan kembali tarif baja dan mengakhiri negosiasi perdagangan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas kampanye militer yang dilancarkan Turki ke Suriah untuk memberas milisi Kurdi pasca Amerika Serikat menarik mundur pasukannya.

"Saya sepenuhnya siap untuk segera menghancurkan ekonomi Turki jika para pemimpin Turki terus menempuh jalan berbahaya dan destruktif ini," kata Trump dalam sebuah pernyataan.


Trump memastikan bahwa dia telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengizinkan sanksi pada sejumlah pejabat yang masih aktif dan mantan penjabat Turki.

Dia juga menerapkan kembali tarif 50 persen pada baja Turki. Sebelumnya pada Mei lalu, Trump pernah menurunkan tarif tersebut kembali ke 25 persen.

Langkah tegas ini diambil Trump setelah sebelumnya dia kebanjiran kritik karena dianggap "cuci tangan" atas tindakannya menarik mundur pasukan Amerika Serikat di timur laut Suriah.

Trump mendapat kecaman keras di dalam negeri karena tampaknya memberikan restunya kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan kampanye militer.

Trump mengatakan bahwa Kurdi Suriah bukan urusan Amerika Serikat dan bahwa siapa pun dipersilakan untuk membantu mereka "apakah itu Rusia, China atau Napoleon Bonaparte," kata Trump.

Namun Trump segera mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi kepada Turki tidak lama setelah itu.

"Saya sudah sangat jelas dengan Presiden Erdogan: Tindakan Turki memicu krisis kemanusiaan dan menetapkan kondisi untuk kemungkinan kejahatan perang," kata Trump dalam sebuah pernyataan (Senin, 14/10).

"Turki harus memastikan keselamatan warga sipil, termasuk minoritas agama dan etnis, dan sekarang, atau mungkin di masa depan, bertanggung jawab atas penahanan teroris ISIS yang sedang berlangsung di kawasan itu," tambahnya seperti dimuat Channel News Asia.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya