Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Setelah Cuci Tangan Soal Suriah, Trump Tampar Turki Dengan Kenaikan Tarif Baja

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 06:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui sanksi terhadap para pemimpin Turki serta menerapkan kembali tarif baja dan mengakhiri negosiasi perdagangan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas kampanye militer yang dilancarkan Turki ke Suriah untuk memberas milisi Kurdi pasca Amerika Serikat menarik mundur pasukannya.

"Saya sepenuhnya siap untuk segera menghancurkan ekonomi Turki jika para pemimpin Turki terus menempuh jalan berbahaya dan destruktif ini," kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Trump memastikan bahwa dia telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengizinkan sanksi pada sejumlah pejabat yang masih aktif dan mantan penjabat Turki.

Dia juga menerapkan kembali tarif 50 persen pada baja Turki. Sebelumnya pada Mei lalu, Trump pernah menurunkan tarif tersebut kembali ke 25 persen.

Langkah tegas ini diambil Trump setelah sebelumnya dia kebanjiran kritik karena dianggap "cuci tangan" atas tindakannya menarik mundur pasukan Amerika Serikat di timur laut Suriah.

Trump mendapat kecaman keras di dalam negeri karena tampaknya memberikan restunya kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan kampanye militer.

Trump mengatakan bahwa Kurdi Suriah bukan urusan Amerika Serikat dan bahwa siapa pun dipersilakan untuk membantu mereka "apakah itu Rusia, China atau Napoleon Bonaparte," kata Trump.

Namun Trump segera mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi kepada Turki tidak lama setelah itu.

"Saya sudah sangat jelas dengan Presiden Erdogan: Tindakan Turki memicu krisis kemanusiaan dan menetapkan kondisi untuk kemungkinan kejahatan perang," kata Trump dalam sebuah pernyataan (Senin, 14/10).

"Turki harus memastikan keselamatan warga sipil, termasuk minoritas agama dan etnis, dan sekarang, atau mungkin di masa depan, bertanggung jawab atas penahanan teroris ISIS yang sedang berlangsung di kawasan itu," tambahnya seperti dimuat Channel News Asia.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya