Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Setelah Cuci Tangan Soal Suriah, Trump Tampar Turki Dengan Kenaikan Tarif Baja

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 06:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui sanksi terhadap para pemimpin Turki serta menerapkan kembali tarif baja dan mengakhiri negosiasi perdagangan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas kampanye militer yang dilancarkan Turki ke Suriah untuk memberas milisi Kurdi pasca Amerika Serikat menarik mundur pasukannya.

"Saya sepenuhnya siap untuk segera menghancurkan ekonomi Turki jika para pemimpin Turki terus menempuh jalan berbahaya dan destruktif ini," kata Trump dalam sebuah pernyataan.


Trump memastikan bahwa dia telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengizinkan sanksi pada sejumlah pejabat yang masih aktif dan mantan penjabat Turki.

Dia juga menerapkan kembali tarif 50 persen pada baja Turki. Sebelumnya pada Mei lalu, Trump pernah menurunkan tarif tersebut kembali ke 25 persen.

Langkah tegas ini diambil Trump setelah sebelumnya dia kebanjiran kritik karena dianggap "cuci tangan" atas tindakannya menarik mundur pasukan Amerika Serikat di timur laut Suriah.

Trump mendapat kecaman keras di dalam negeri karena tampaknya memberikan restunya kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan kampanye militer.

Trump mengatakan bahwa Kurdi Suriah bukan urusan Amerika Serikat dan bahwa siapa pun dipersilakan untuk membantu mereka "apakah itu Rusia, China atau Napoleon Bonaparte," kata Trump.

Namun Trump segera mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi kepada Turki tidak lama setelah itu.

"Saya sudah sangat jelas dengan Presiden Erdogan: Tindakan Turki memicu krisis kemanusiaan dan menetapkan kondisi untuk kemungkinan kejahatan perang," kata Trump dalam sebuah pernyataan (Senin, 14/10).

"Turki harus memastikan keselamatan warga sipil, termasuk minoritas agama dan etnis, dan sekarang, atau mungkin di masa depan, bertanggung jawab atas penahanan teroris ISIS yang sedang berlangsung di kawasan itu," tambahnya seperti dimuat Channel News Asia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya