Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Global

Setelah Cuci Tangan Soal Suriah, Trump Tampar Turki Dengan Kenaikan Tarif Baja

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 06:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui sanksi terhadap para pemimpin Turki serta menerapkan kembali tarif baja dan mengakhiri negosiasi perdagangan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas kampanye militer yang dilancarkan Turki ke Suriah untuk memberas milisi Kurdi pasca Amerika Serikat menarik mundur pasukannya.

"Saya sepenuhnya siap untuk segera menghancurkan ekonomi Turki jika para pemimpin Turki terus menempuh jalan berbahaya dan destruktif ini," kata Trump dalam sebuah pernyataan.


Trump memastikan bahwa dia telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengizinkan sanksi pada sejumlah pejabat yang masih aktif dan mantan penjabat Turki.

Dia juga menerapkan kembali tarif 50 persen pada baja Turki. Sebelumnya pada Mei lalu, Trump pernah menurunkan tarif tersebut kembali ke 25 persen.

Langkah tegas ini diambil Trump setelah sebelumnya dia kebanjiran kritik karena dianggap "cuci tangan" atas tindakannya menarik mundur pasukan Amerika Serikat di timur laut Suriah.

Trump mendapat kecaman keras di dalam negeri karena tampaknya memberikan restunya kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan kampanye militer.

Trump mengatakan bahwa Kurdi Suriah bukan urusan Amerika Serikat dan bahwa siapa pun dipersilakan untuk membantu mereka "apakah itu Rusia, China atau Napoleon Bonaparte," kata Trump.

Namun Trump segera mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi kepada Turki tidak lama setelah itu.

"Saya sudah sangat jelas dengan Presiden Erdogan: Tindakan Turki memicu krisis kemanusiaan dan menetapkan kondisi untuk kemungkinan kejahatan perang," kata Trump dalam sebuah pernyataan (Senin, 14/10).

"Turki harus memastikan keselamatan warga sipil, termasuk minoritas agama dan etnis, dan sekarang, atau mungkin di masa depan, bertanggung jawab atas penahanan teroris ISIS yang sedang berlangsung di kawasan itu," tambahnya seperti dimuat Channel News Asia.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya