Teguh Santosa: Untuk Hentikan Gerakan Sosial Keadilan Harus Dihadirkan

Gerakan sosial, seperti protes, demonstrasi, bahkan pemberontakan sekalipun, dipicu oleh ketidakadilan baik secara politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya, yang dirasakan sebagian warganegara.

Pihak yang berkuasa seringkali memandang kekecewaan pihak yang merasa diperlakukan tidak adil sebagai kemarahan atau kebencian. Karena memandang gerakan sosial sebagai kebencian, seringkali penguasa menghadapinya dengan coercive.

Padahal, karena akarnya adalah ketidakadilan, maka cara paling efektif yang dapat dilakukan penguasa untuk meredam gerakan sosial adalah dengan menghadirkan keadilan di tengah masyarakat.

Begitu antara lain dikatakan Pemimpin Umum Kantor Berita Politik RMOL, Teguh Santosa, ketika berbicara dalam Seminar Publik International Relations Championship (Iron) 2019 yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan, Senin siang (14/10).

Seminar yang diikuti delegasi sejumlah kampus di Pulau Jawa itu mengambil tema “Youth Challenges in Contemporary World Politics: Youth Roles in the Global People’s Movement”.

Pembicara lain dalam seminar ini adalah mantan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko yang juga dikenal sebagai aktivis mahasiswa era 1990an.

Seperti tema yang diambil, di dalam seminar kedua pembicara membahas isu gerakan sosial yang terjadi di berbagai belahan bumi, tidak terkecuali di Indonesia.

Ketika ditanya mengenai demonstrasi raksasa yang dilakukan mahasiswa dan pelajar beberapa waktu lalu untuk menolak sejumlah RUU yang kontroversial, Teguh mengatakan, aksi itu terbukti efektif menekan elit di lembaga legislatif dan eksekutif untuk berpikir ulang dan menghentikan proses pembahasan.

Dia menambahkan, di era reformasi, dimana sistem demokrasi relatif bekerja lebih baik dibandingkan di era otoritarian Orde Baru, warganegara memiliki banyak saluran untuk menyampaikan aspirasi politik. Apabila semua saluran yang ada digunakan dengan baik, Teguh yakin kehidupan bernegara dengan menggunakan sistem demokrasi akan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

“Dalam setting otoritarian, koreksi terhadap rezim hanya dapat dilakukan lewat jalanan, pembangkangan, bahkan pemberontakan. Kalau kita lihat sejarah Eropa di masa lalu, juga tidak jarang ada pembunuhan politik. Inilah bahayanya kalau sistem politik tertutup dan tersumbat,” ujarnya.

“Tetapi di era demokrasi, kritik terhadap rezim dapat dilakukan dengan banyak cara. Partai politik yang sehat adalah saluran yang paling diharapkan, selain lembaga legislatif dan lembaga eksekutif serta civil society,” tambah Teguh.

Peran Mahasiswa

Budiman Sudjatmiko membenarkan pernyataan Teguh. Karena itulah, menurut dia. tugas penting pemuda dan mahasiswa saat ini selain mengikuti dan mengontrol dari dekat agenda pembangunan adalah merumuskan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi masa depan yang akan lebih kompleks.

Dia mengecam sikap sementara kalangan yang menawarkan resep “khilafah” untuk semua persoalan yang sedang dihadapi Indonesia. Sayangnya, kata dia, gagasan khilafah yang ramai dipromosikan itu cenderung menciptakan sentimen negatif di antara sesama anak bangsa.

Gagasan ini pun akhirnya menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan kebencian satu kelompok terhadap kelompok lain.

“Bahaya kalau kebencian kelompok terhadap kelompok lain dibiarkan tumbuh di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.

Menurut Budiman, pemuda dan mahasiswa harus mengambil peran yang lebih maju untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sedari dini pemuda dan mahasiswa harus mempersiapkan skenario-skenario terbaik yang dapat diimplementasikan dalam pertarungan global di masa depan.

“Jangan hanya berhenti di Facebook, Twitter, online shopping, dan sebagainya. Itu punya orang untuk menyelesaikan persoalan dari masa lalu dan hari ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan di masa depan,” kata Budiman lagi.