Moeldoko Memberi Ruang Istri Prajurit Jadi Kritis

Pencopotan Dandim Kendari, Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi terus menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, Hendi dicopot bukan karena ulahnya, melainkan perbuatan istri, Irma Nasution di media sosial.

Irma mengunggah postingan di Facebook yang dianggap menyinyiri peristiwa penusukan Menko Polhukam, Wiranto.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa para prajurit memang perlu menjaga marwah dan wibawa institusi. Tidak boleh dari mereka mengeluarkan manuver atau tindakan yang mencederai wibawa TNI.

Namun dalam kasus ini, Pangi menilai ada sebab akibat yang tidak pas. Pasalnya, Hendi harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan istrinya. Sebab, Hendi tentu tidak memiliki kuasa untuk bisa memahami otoritas berpikir sang istri.

“Ini yang salah fokus, salah disiplin kalau misal alasannya ditertibkan,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/10).

Lebih lanjut, direktur eksekutif Voxpol Center itu menyinggung kebijakan Moeldoko saat menjabat panglima TNI. Di tahun 2015, Kepala Staf Kepresidenan itu pernah mengeluarkan Surat Telegram yang berisi pengembalian hak politik istri prajurit.

Menurutnya, telegram Moeldoko itu seolah membuka ruang bagi para istri untuk ikut dalam diskusi publik. Termasuk ikut dalam pencerahan-pencerahan kepada masyarakat dan berdaya kritis.

“Ada ruang yang membebaskan mereka,” tegasnya.

Namun di satu sisi, mereka tidak menyadari iklim demokrasi saat ini sedang tidak baik. Ada aroma feodalisme sehingga membuat pemerintah menjadi anti kritik. Ketidaktahuan itu membuat mereka menjadi terjebak.

“Mereka tidak paham dan tidak mungkin dandim mengontrol otak istri. Jadi memang nasib siap aja. Kasihan saja mereka kena sial,” pungkasnya.