Prabowo Subianto, SBY dan Joko Widodo/Net
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati apabila Partai Demokrat dan Partai Gerindra merapat ke pemerintahan.
Hal itu menyusul pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto kemarin.
"Komunikasi politik itu wajar saja, apakah kemudian berujung koalisi di pemerintahan? Itu juga sah-sah saja jika benar terjadi sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini, Minggu (13/10).
Jazuli menegaskan, meskipun Demokrat dan Gerindra nantinya bakal masuk koalisi, PKS sebagai oposisi, tetap berada di luar pemerintahan,.
Hal ini dimaksudkan agar lebih objektif memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan solusi alternatif masalah bangsa.
Jazuli mengatakan, PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan, karena bangsa Indonesia tidak mungkin bisa dibangun sendiri namun membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
Namun, dia menilai komunikasi atau silaturahim antar-elit politik tidak harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan namun diharapkan terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya.
"Pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa PKS akan lebih mantap dan objektif dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
