Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net

Politik

Pengamat: Jika Gerindra Gabung, Sama Saja Membiarkan Pemerintah Tergelincir

SABTU, 12 OKTOBER 2019 | 21:28 WIB | LAPORAN: AMAL TAUFIK

Kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah cenderung berdampak negatif bagi legislatif. Sebab jika hal itu benar-benar terjadi, maka kekuatan fraksi oposisi akan makin lemah.

hal itu tentu akan berdampak bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo di periode mendatang.

"Sekarang saja dengan disokong 5 partai yang lolos parliamentary threshold, Jokowi sudah punya dukungan sekitar 60% kursi di DPR. Sebuah jumlah yang cukup untuk memuluskan sejumlah program dan kebijakan pemerintah," tutur Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/10).


Padahal, kata dia, peran oposisi sebagai check and balances sangat penting untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang baik.

"Menghilangkan prinsip-prinsip koreksi dan keseimbangan sama halnya membiarkan roda pemerintahan tergelincir dan salah arah," terangnya.

Setelah melaksanakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, (11/10), Prabowo menegaskan siap bergabung dengan pemerintah jika diperlukan.

Bahkan Prabowo yang selama lima tahun belakangan berada di luar kekuasaan memberi sinyal kuat untuk bergabung ke pemerintah usai bertemu dengan Jokowi. Saat bertemu Jokowi, ia mengaku siap berkontribusi memberi gagasan positif dan yakin bisa bantu meningkatkan ekonomi.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya