Penerbitan Perppu Bukan Pilihan Mudah

. Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah disahkan oleh DPR masih menimbulkan pro dan kontra.

Gelombang unjuk rasa berkali-kali dilakukan aliansi mahasiwa untuk mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan perppu yang mengubah UU baru tersebut.

Pakar hukum Firman Wijaya mengatakan, pandangan pro dan kontra merupakan hal yang lumrah. Terpenting saat ini adalah arugmentasi hukumnya. Sebab hukum itu berupaya untuk mendisiplinkan.
 

 
"Saya lihat ini (perppu) bukan pilihan mudah. Tapi sebagai sebuah pilihan iya," ujarnya saat menjadi narasumber dalam kuliah umum di Universitas Al-Azhar Indonesia dengan tema “Menimbang Urgensi Perppu Tentang KPK”, Kamis (10/10).

Firman menjelaskan perppu bisa diterbitkan dalam keadaan genting dan memaksa. Kegentingan memaksa, sambungnya, sulit untuk diklasifikasikan.

“Apa material dan substansinya?" katanya.
 
Firman menambahkan untuk melihat kebutuhan perppu, maka harus dilihat empat aspek yaitu aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis.

"Secara de jure saya lihat dia sudah hadir. Tapi de facto belum pernah mengalami proses uji. Kita lihat, lebih besar mana, Kekuatan hukum atau kekuatan mayoritas, " terang Firman.

Revisi UU KPK saat ini sudah diundangkan. Oleh karena itu, Firman menilai untuk menolak UU tersebut bisa lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Harus ada alasan konstitusional yang jelas. Apakah demo itu menunjukan kegentingan dan memaksa? Kalau ternyata tidak, itu bahaya," tandasnya.

"Suara orang banyak adalah suara Tuhan, Suara terbesar adalah suara keadilan," pungkasnya.