Gelombang unjuk rasa anti-pemerintah belum juga reda di ibukota Ekuador, Quito pekan ini.
Ribuan pengunjuk rasa yang terdiri dari masyarakat adat, serikat pekerja, mahasiswa dan masyarakat setempat kembali terlibat perselisihan dengan polisi anti huru hara di tengah aksi unjuk rasa.
Mereka masih menyuarakan pencabutan langkah-langkah penghematan yang dilakukan pemerintah dengan salah satunya mencabut subsidi bahan bakar minyak.
Langkah tersebut telah memicu kerusuhan politik terburuk dalam satu dekade di Ekuador. Karena buruknya situasi di ibukota, Presiden Ekuador Lenin Moreno awal pekan ini memutuskan untuk memindahkan pemerintahannya ke kota pelabuhan Guayaquil.
Pencabutan subsidi bahan bakar yang dilakukan oleh pemerintahan Moreno menyebabkan harga bensin melonjak sepertiga dan biaya diesel menjadi lebih mahal dua kali lipat.
Langkah pemerintah Moreno dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan pinjaman 4.2 miliar dolar AS dengan Dana Moneter Internasional yang dicapai tahun lalu yang bergantung pada reformasi pengetatan sabuk.
Para pengunjuk rasa mendesak Moreno untuk mundur.
"Apa yang telah dilakukan pemerintah adalah memberi imbalan kepada bank-bank besar, kapitalis, dan menghukum warga miskin Ekuador," kata Mesias Tatamuez, kepala serikat pekerja Front Persatuan Buruh yang ikut menggelar aksi di luar gedung parlemen Quito.
Protes masyarakat adat di masa lalu berperan dalam menggulingkan pemerintah. Sebagai contoh, presiden terguling Abdala Bucaram pada 1997, Jamil Mahuad pada 2000 dan Lucio Gutiérrez pada 2005. Semuanya digulingkan dari kursi kekuasaan setelah terlebih dahulu diprotes oleh masyarakat adat.
Jaime Vargas, pemimpin konfederasi pribumi Ekuador Conaie, mengatakan tidak akan ada dialog sampai pemerintah membatalkan perintahnya untuk mengakhiri subsidi.
"Jika dicabut orang-orang akan memutuskan apakah kita akan berbicara atau tidak, tetapi kita marah karena kita memiliki beberapa yang terluka, beberapa ditahan dan beberapa mati, dan ini tidak akan bertahan," tegasnya seperti dimuat
The Guardian.
