Berita

Mike Pompeo/Net

Dunia

AS Tangguhkan Visa Bagi Pejabat China "Penindas" Warga Uighur

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 07:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat siap menangguhkan visa bagi pejabat China yang terlibat dalam penindasan warga muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang.

"Amerika Serikat menyerukan Republik Rakyat Tiongkok untuk segera mengakhiri kampanye penindasannya di Xinjiang," kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan (Selasa, 8/10), seperti dimuat Channel News Asia.

Langkah tegas ini diambil sehari setelah Amerika Serikat menerapkan pembatasan komersial pada sejumlah perusahaan dan entitas China.


Pompeo meminta China untuk membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang, dan menghentikan upaya untuk memaksa anggota kelompok minoritas Muslim China yang tinggal di luar negeri untuk kembali ke China untuk menghadapi nasib yang tidak pasti.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan mengatakan akan membatasi visa bagi pemerintah China dan pejabat Partai Komunis yang terlibat dalam penahanan atau penyalahgunaan Uighur, Kazakh, atau etnis mayoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Perintah itu juga akan memengaruhi anggota keluarga mereka, termasuk anak-anak yang mungkin mencari pendidikan Amerika Serikat. Namun, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak merinci nama-nama pejabat yang akan terpengaruh.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya