Berita

Antonio Guterres/Net

Dunia

Puluhan Negara Masih Berhutang, PBB Hampir Kehabisan Uang

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 07:00 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

PBB mungkin tidak memiliki cukup uang untuk menggaji stafnya bulan depan jika negara-negara anggota tidak membayar utang mereka.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada komite anggaran Majelis Umum PBB pada Selasa (8/10).

Di hadapan komite beranggotakan 193 orang itu, Gutteres mengatakan bahwa jika dia tidak bekerja sejak Januari untuk memotong pengeluaran, maka PBB tidak akan memiliki likuiditas untuk mendukung pertemuan tahunan para pemimpin dunia bulan lalu.


"Bulan ini, kita akan mencapai defisit terdalam dekade ini. Kita mengambil resiko memasuki November tanpa cukup uang tunai untuk menutupi gaji," kata Guterres.

"Pekerjaan kami dan reformasi kami dalam bahaya," sambungnya.

Diketahui bahwa kontributor terbesar PBB adalah Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu bertanggung jawab atas 22 persen dari sekitar 3,3 miliar dolar AS anggaran reguler untuk tahun 2019. Anggaran itu digunakan untuk membayar pekerjaan termasuk urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, ekonomi dan sosial, dan komunikasi.

Amerika Serikat sendiri saat ini berhutang sekitar 381 juta dolar AS untuk anggaran reguler sebelumnya dan 674 juta dolar AS untuk anggaran reguler 2019.

Misi Amerika Serikat untuk PBB mengkonfirmasi angka-angka itu. Namun tidak segera menanggapi permintaan komentar soal kemungkinan membayar.

Sementara itu, jurubicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa sejauh ini 129 negara telah membayar iuran mereka untuk tahun 2019, yang berjumlah hampir dua miliar dolar AS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya