Berita

Antonio Guterres/Net

Dunia

Puluhan Negara Masih Berhutang, PBB Hampir Kehabisan Uang

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 07:00 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

PBB mungkin tidak memiliki cukup uang untuk menggaji stafnya bulan depan jika negara-negara anggota tidak membayar utang mereka.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada komite anggaran Majelis Umum PBB pada Selasa (8/10).

Di hadapan komite beranggotakan 193 orang itu, Gutteres mengatakan bahwa jika dia tidak bekerja sejak Januari untuk memotong pengeluaran, maka PBB tidak akan memiliki likuiditas untuk mendukung pertemuan tahunan para pemimpin dunia bulan lalu.


"Bulan ini, kita akan mencapai defisit terdalam dekade ini. Kita mengambil resiko memasuki November tanpa cukup uang tunai untuk menutupi gaji," kata Guterres.

"Pekerjaan kami dan reformasi kami dalam bahaya," sambungnya.

Diketahui bahwa kontributor terbesar PBB adalah Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu bertanggung jawab atas 22 persen dari sekitar 3,3 miliar dolar AS anggaran reguler untuk tahun 2019. Anggaran itu digunakan untuk membayar pekerjaan termasuk urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, ekonomi dan sosial, dan komunikasi.

Amerika Serikat sendiri saat ini berhutang sekitar 381 juta dolar AS untuk anggaran reguler sebelumnya dan 674 juta dolar AS untuk anggaran reguler 2019.

Misi Amerika Serikat untuk PBB mengkonfirmasi angka-angka itu. Namun tidak segera menanggapi permintaan komentar soal kemungkinan membayar.

Sementara itu, jurubicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa sejauh ini 129 negara telah membayar iuran mereka untuk tahun 2019, yang berjumlah hampir dua miliar dolar AS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya