Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Halangi Penyelidikan Pemakzulan, Gedung Putih Larang Diplomat Ini Bersaksi Soal Skandal Ukraina

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 06:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Gedung Putih pada Selasa (8/10) melarang seorang diplomat top Amerika Serikat untuk berbicara kepada Kongres yang merupakan bagian dari penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump.

Dia adalah dutabesar untuk Uni Eropa Gordon Sondland.

Langkah gedung Putih ini secara dramatis meningkatkan pertempuran dengan Demokrat yang mendorong penyelidikan pemakazulan atas kepemimpinan Trump.


Sebagai tanggapan, Demokrat mengumumkan akan memaksa pemanggilan Sondland, untuk kesaksian dan dokumennya.

Para penyelidik tertarik pada apa yang dia ketahui dan apa perannya dalam upaya Trump untuk membuat Ukraina menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden.

Diketahui bahwa skandal ini bermula dari kabar yang memyebut bahwa Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina pada Juli lalu. Dalam panggilan telepon itu, Trump menekan mitranya di Ukraina untuk menyelidiki perusahaan milik putra calon terkuat rivalnya dalam pemilu 2020 mendatang, Joe Biden.

Hal itu memicu Demokrat meluncurkan upaya penyelidikan pemakzulan terhadap Trump karena dinilai menyalahgunakan kekuatannya untuk melemahkan lawan.

Penyelidikan difokuskan pada tuduhan whistle-blower bahwa Trump menggunakan hampir 400 juta dolae AS dalam bantuan militer AS untuk mendapatkan janji dari presiden Ukraina untuk menyelidiki putra Biden.

Skandal itu sekarang menjerat Sondland, yang setuju untuk digulingkan oleh Partai Demokrat yang menyelidiki masalah ini.

Namun secara tiba-tiba dalam pesannya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan agar Sondland tidak muncul untuk wawancara transkrip yang dijadwalkan dengan Kongres.

Trump pun membela langkah itu melalui pernyataan di Twitter.

"Sayangnya dia (Sandland) akan bersaksi di hadapan pengadilan kanguru yang sepenuhnya dikompromikan," kata Trump.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya