Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Halangi Penyelidikan Pemakzulan, Gedung Putih Larang Diplomat Ini Bersaksi Soal Skandal Ukraina

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 06:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Gedung Putih pada Selasa (8/10) melarang seorang diplomat top Amerika Serikat untuk berbicara kepada Kongres yang merupakan bagian dari penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump.

Dia adalah dutabesar untuk Uni Eropa Gordon Sondland.

Langkah gedung Putih ini secara dramatis meningkatkan pertempuran dengan Demokrat yang mendorong penyelidikan pemakazulan atas kepemimpinan Trump.


Sebagai tanggapan, Demokrat mengumumkan akan memaksa pemanggilan Sondland, untuk kesaksian dan dokumennya.

Para penyelidik tertarik pada apa yang dia ketahui dan apa perannya dalam upaya Trump untuk membuat Ukraina menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden.

Diketahui bahwa skandal ini bermula dari kabar yang memyebut bahwa Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina pada Juli lalu. Dalam panggilan telepon itu, Trump menekan mitranya di Ukraina untuk menyelidiki perusahaan milik putra calon terkuat rivalnya dalam pemilu 2020 mendatang, Joe Biden.

Hal itu memicu Demokrat meluncurkan upaya penyelidikan pemakzulan terhadap Trump karena dinilai menyalahgunakan kekuatannya untuk melemahkan lawan.

Penyelidikan difokuskan pada tuduhan whistle-blower bahwa Trump menggunakan hampir 400 juta dolae AS dalam bantuan militer AS untuk mendapatkan janji dari presiden Ukraina untuk menyelidiki putra Biden.

Skandal itu sekarang menjerat Sondland, yang setuju untuk digulingkan oleh Partai Demokrat yang menyelidiki masalah ini.

Namun secara tiba-tiba dalam pesannya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan agar Sondland tidak muncul untuk wawancara transkrip yang dijadwalkan dengan Kongres.

Trump pun membela langkah itu melalui pernyataan di Twitter.

"Sayangnya dia (Sandland) akan bersaksi di hadapan pengadilan kanguru yang sepenuhnya dikompromikan," kata Trump.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya