Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Global

Halangi Penyelidikan Pemakzulan, Gedung Putih Larang Diplomat Ini Bersaksi Soal Skandal Ukraina

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 06:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Gedung Putih pada Selasa (8/10) melarang seorang diplomat top Amerika Serikat untuk berbicara kepada Kongres yang merupakan bagian dari penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump.

Dia adalah dutabesar untuk Uni Eropa Gordon Sondland.

Langkah gedung Putih ini secara dramatis meningkatkan pertempuran dengan Demokrat yang mendorong penyelidikan pemakazulan atas kepemimpinan Trump.


Sebagai tanggapan, Demokrat mengumumkan akan memaksa pemanggilan Sondland, untuk kesaksian dan dokumennya.

Para penyelidik tertarik pada apa yang dia ketahui dan apa perannya dalam upaya Trump untuk membuat Ukraina menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden.

Diketahui bahwa skandal ini bermula dari kabar yang memyebut bahwa Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina pada Juli lalu. Dalam panggilan telepon itu, Trump menekan mitranya di Ukraina untuk menyelidiki perusahaan milik putra calon terkuat rivalnya dalam pemilu 2020 mendatang, Joe Biden.

Hal itu memicu Demokrat meluncurkan upaya penyelidikan pemakzulan terhadap Trump karena dinilai menyalahgunakan kekuatannya untuk melemahkan lawan.

Penyelidikan difokuskan pada tuduhan whistle-blower bahwa Trump menggunakan hampir 400 juta dolae AS dalam bantuan militer AS untuk mendapatkan janji dari presiden Ukraina untuk menyelidiki putra Biden.

Skandal itu sekarang menjerat Sondland, yang setuju untuk digulingkan oleh Partai Demokrat yang menyelidiki masalah ini.

Namun secara tiba-tiba dalam pesannya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan agar Sondland tidak muncul untuk wawancara transkrip yang dijadwalkan dengan Kongres.

Trump pun membela langkah itu melalui pernyataan di Twitter.

"Sayangnya dia (Sandland) akan bersaksi di hadapan pengadilan kanguru yang sepenuhnya dikompromikan," kata Trump.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya