Tak Ada Yang Istimewa, Jokowi Harus Rombak Menteri Pos Ekonomi

Harus ada perubahan total di tubuh kementerian pos ekonomi untuk kabinet presiden Joko Widodo dan KH Maruf Amin yang akan dilantik 20 Oktober 2019 mendatang.

"Saya sepakat Pak Jokowi harus mengevaluasi (mengganti) menterinya," kata pakar ekonomi kerakyatan dan koperasi milenial, Frans Meroga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/10).

Menurutnya, prestasi menteri di Kabinet Kerja Jilid I, khususnya di pos ekonomi tidak memuaskan.

Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang hanya mampu berada di angka 5 persen. Artinya, kata dia, kinerja kementerian ekonomi tidak ada yang istimewa.

Frans yang juga merupakan Wakil Ketua Generasi Optimis (GO) Indonesia berpandangan, menteri-menteri yang langsung bersinggungan dengan bidang perekonomian ke depan harus lebih banyak berasal dari profesional.

"Karena mereka lebih mengetahui permasalahan di lapangan," tegasnya.

Salah satu yang ia tekankan adalah posisi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar diambi dari kalangan profesional.

"Sebab peran koperasi itu masih sangat bisa dibuat lebih signifikan lagi. Karena menurut UUD 1945, koperasi merupakan soko guru ekonomi bangsa," pungkasnya.