Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kabut Asap Di Asia Tenggara Picu Masalah Jangka Panjang

SELASA, 08 OKTOBER 2019 | 02:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kabut asap yang dipicu oleh kebakaran hutan di Indonesia sepanjang bulan Septeber lalu kemungkinan akan membuat kondisi udara di kawasan Asia Tenggara memburuk.  

"Yang saya benar-benar khawatirkan adalah keganasan jangka panjang," kata seorang dokter anak yang juga konsultan senior yang berbasis di kota Ipoh, Malaysia, Dr Amar Singh.

"Sepertinya seluruh negara sedang berasap. Anda bisa tinggal di rumah, tetapi Anda masih akan bernapas dalam masalah partikel," sambungnya.


Masalah ini juga menjadi salah satu isu utama yang dibahas oleh para menteri lingkungan hidup dari Asia Tenggara dalam KTT selama tiga hari di Siem Reap, Kamboja mulai pada hari Senin (7/10).

Kabut asap yang belakangan muncul dan juga menyelimuti sebagian wilayah Malaysia dan Singapura bermula dari kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Kabut asap yang muncul membawa partikel-partikel partikel mikroskopis dari abu, kayu, dan zat lain yang berbahaya dapat bersarang di dalam tubuh manusia jika terhirup.

Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. Tidak sedikit pemilik tanah yang memilih untuk membakar lahan sebagai cara tercepat dan termurah untuk menebangi hutan.

"Kabut asap semakin memburuk dan semakin sering, secara kasar mencerminkan cara pembukaan lahan untuk perkebunan," kata ahli lahan gambut tropis di Universitas Malaya dan penulis buku "The Haze Problem in Southeast Asia: Palm Oil and Patronage", Helena Varkkey.

Dia mencatat bahwa sebagian besar lahan yang dikonversi adalah hutan rawa gambut yang harus dikeringkan sebelum dapat digunakan untuk pertanian.

"Masalahnya adalah bahwa tanah yang baru dibuka dapat dibakar atau terbakar segera setelah tahap drainase," katanya.

"Tapi tanah tua, yang sudah terbakar sebelumnya, juga cenderung terbakar lagi. Jadi, masalahnya terus bertambah dari tahun ke tahun," jelasnya, seperti dimuat Al Jazeera (Senin, 7/10).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya