Mantan Ketua MK: Judicial Review Cara Terbaik Tolak Revisi UU KPK

Penerbitan perppu bukan menjadi satu-satunya solusi untuk menolak hasil revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.

Presiden Joko Widodo memang berhak untuk menerbitkan perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. Namun demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengingatkan bahwa perppu harus memenuhi unsur kegentingan memaksa.

Parlemen, sambungnya, punya kewenangan untuk memeriksa unsur kegentingan yang dimaksud Jokowi. Jika tidak setuju, maka parlemen bisa membatalkan perppu yang diterbitkan.

“Presiden memiliki hak subjektif untuk mengeluarkan perppu. Pada sisi lain, DPR juga bisa menolak atau menerima perppu itu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (7/10).

Menurutnya, langkah terbaik untuk menolak revisi UU KPK saat ini adalah dengan mengajukan gugatan ke MK. Judicial review merupakan ruang terbaik dalam memperdebatkan setiap produk hukum.

"Saya kira itu memang langkah yang terbaik. Tinggal nanti para pemohon itu mengajukan bukti bukti dalam aspek mana UU itu bertentangan dengan UUD," tegasnya.

Secara pribadi, Hamdan belum mau menyimpulkan apakah UU KPK baru berisi penguatan atau pelemahan. Menurutnya, hal tersebut butuh diskusi panjang dan pembedahan secara akademis.