Berita

Joko Widodo/Net

Publika

Tokoh Berpengaruh Buruk?

SENIN, 07 OKTOBER 2019 | 21:02 WIB

KETIKA seseorang diberi penghargaan oleh suatu lembaga, maka masyarakat bertanya bahwa bacaan lembaga itu sama atau tidak dengan bacaan masyarakat. Bila skala prestasi melewati batas negara, maka pertanyaan makin luas pula ruang lingkupnya yakni masyarakat dunia. Prestasi apa yang dirasakan bagi masyarakat dunia.

Pak Jokowi oleh Royal Aal al Bayt Institute for Islamic Thought Yordan dinyatakan masuk dalam 500 tokoh muslim dunia yang berpengaruh. Tidak tanggung tanggung peringkat 13.

Lembaga nonpemerintah yang didirikan oleh Husen bin Talal ini berulang memberi penilaian yang pada umumnya mengarah pada pemimpin negara. Lembaga ini pula yang mensponsori keluarnya "Deklarasi Amman" yang mengarahkan penyatuan Sunni dan Syi'ah.


Jika ada tokoh dari Negara Indonesia yang dihargai oleh dunia tentu membanggakan. Akan tetapi jika tidak jelas akan kriteria dan pembuktian penghargaannya itu maka wajar jika kita sendiri menjadi ragu.

Apalagi dalam konteks dunia. Bahagia itu harus jujur dan tidak bahagia pun mesti jujur. Lalu pengaruh apa yang telah dipaparkan oleh Jokowi. Bukankah "bolos" di sidang PBB sudah berulang kali. Padahal ini adalah tempat dan momen untuk tampil sebagai tokoh dunia berpengaruh. Gagasan hebat dapat dikemukakan di forum dunia resmi dan prestisius ini.

Salah satu yang terurai dari sebab mendapat pemeringkatan adalah karena Jokowi dinilai sebagai politisi "bersih" menghindari korupsi dan nepotisme yang biasa menjangkiti kalangan politisi.

Ayahnya adalah pengusaha furnitur kecil yang kadang sulit memenuhi kebutuhan keluarga. Selama kampanye mempertahankan "tradisi blusukan" yakni terjun langsung mendengarkan keluhan rakyat. "Pendekatan ini membuatnya mengerti apa yang menjadi saran serta kritikan dari masyarakatnya, dan menikmati relasi kuat dengan publik" demikian Kompas.com.

Publikasi "The World's 500 Most Influential Muslims" berangka tahun 2020. Jadi berbicara tahun depan. Ironinya kini pada item di atas saja sudah menjadi pertanyaan publik. Apakah benar Jokowi bersih, apakah benar menghindari korupsi? Bagaimana dengan riwayat dugaan saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI yang juga disorot?

Berapa besar harta yang dimiliki kini di dalam negeri dan luar negeri? Bukankah Jokowi juga yang setuju pada pelemahan atau "pembunuhan" KPK melalui revisi UU KPK yang menghebohkan.

Nah Majalah Tempo membuat bayangan Pinokio. ICW pun sudah minta agar penghargaan Anti Korupsi Jokowi dicabut.

Lalu dukungan usaha anaknya dan muncul pencalonan anak menjadi Wali Kota Solo tidak masuk bagian dari nepotisme? Tradisi blusukan itu apakah real bagian dari mendengarkan keluhan rakyat yang membuat "mengerti apa yang menjadi saran serta kritikan" dari masyarakatnya atau bagian dari pelestarian "tradisi pencitraan"?

Faktanya di tengah keprihatinan rakyat soal kenaikan harga bahan pokok, tarif BPJS, listrik dan air minum, asap kebakaran hutan, krisis Wamena, dan aksi mahasiswa justru bahagia mensupport rencana "Konser Pemersatu Bangsa" para musisi menjelang pelantikan.

Bersiap "jingkrak jingkrak" di tengah penderitaan rakyat. Kepedulian dan perasaan kerakyatan yang lemah.

Rupanya penghargaan peringkat 13 muslim dunia yang paling berpengaruh di tahun 2020 dengan reputasi sebelumnya sulit untuk terbukti.

Terlalu banyak pertanyaan dan kesiapan mengubah perilaku politik untuk itu. Kecuali jika pertanyaan berlanjut yakni "most influential muslim" nya itu pada pengaruh baik atau pengaruh buruk?
 
"That is the question" kata William Shakespeare.

Oleh M Rizal Fadillah

Penulis adalah pemerhati politik.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya