Sepakati Otonomi Khusus Donbass, Presiden Ukraina Dianggap Pengkhianat

Lapangan Kiev dipenuhi oleh ribuan orang, Minggu (6/10). Ini merupakan aksi protes terhadap hasil kesepakatan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dengan Rusia sebagai upaya penyelesaian konflik lima tahun terakhir.

Dikabarkan Reuters, utusan Rusia dan Ukraina bertemu pada Selasa (1/10). Hasilnya kedua belah pihak sepakat mengenai jadwal pemilihan untuk wilayah sengketa, Donbass. Termasuk menyusun Undang-undang pemberian status khusus di sana. Ukraina juga sepakat untuk menarik pasukannya dari wilayah itu.

Sayangnya, usaha damai ini ditentang oleh banyak warga Ukraina yang merasa langkah-langkah tersebut sebagai pengkhiatan Zelensky.

"Ini adalah formula Putin, ini adalah hal-hal yang melindungi kepentingan Rusia dan bukan kepentingan kami. Kami harus berjuang dan mencegah penerapannya," ujar seorang anggota Parlemen dari Partai Solidaritas Eropa, Yana Zinkevych.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota palemen dari partai oposisi Golos, Inna Sovsun. Dia mengatakan, "Kami akan melakukan yang terbaik agar parlemen tidak mendukung stasus khusus atau kondisi apa pun yang diberlakukan Rusia atau Putin kepada kami."

Pada pekan lalu, Zelensky mengatakan kesepakatan damai akan dilakukan dalam pembicaraan empat negara dengan Rusia, Jerman, dan Prancis. Meski sudah disepakati, Zelensky tidak bisa serta merta memberikan status khusus untuk Donbass.

Pasalnya, partai Servant of the People yang mengusung Zelensky hanya memegang 251 kursi di parlemen. Agar bisa mengubah konstitusi dan memberikan otonomi khusus kepada Donbass, Zelensky masih butuh tambahan 300 kursi.

Diketahui, perang antara Ukraina dan Rusia di Donbass sudah menewaskan lebih dari 13.000 orang sejak April 2014. Dengan adanya kesepakatan yang baru ini, diprediksi akan membuka jalan untuk menyelesaikan konflik di wilayah tersebut.