Lewat UU Darurat, Hong Kong Segera Larang Pengunjuk Rasa Gunakan Penutup Wajah

Pemerintah Hong Kong bersiap memberlakukan undang-undang darurat untuk melarang penggunaan masker penutup wajah dalam aksi unjuk rasa.

Channel News Asia dengan mengutip media lokal pada Kamis (3/10) melaporkan bahwa aturan itu segera diberlakukan karena aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang kerap berujung bentrok tidak juga menemui kata usai.

Diketahui bahwa banyak pengunjuj rasa yang mengenakan masker atau topeng, atau kacamata dan respirator untuk menutupi topeng wajah untuk menyembunyikan identitas mereka selama melakukan aksi.

Para pejabat berencana untuk menghalangi aksi tersebut di masa depan dengan memperkenalkan larangan tersebut di bawah undang-undang darurat era kolonial yang melewati legislatif kota.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam diperkirakan akan segera mengumumkan langkah itu pada hari ini (Jumat, 4/10).

Langkah itu telah didesak oleh sejumlah anggota parlemen pro-Beijing di Hong Kong sejak awal pekan ini, tepatnya ketika protes di Hong Kong membayangi perayaan ulang tahun ke-70 untuk pendirian Republik Rakyat Tiongkok.

Pada saat itu, kekerasan memburuk. Polisi menembak dan melukai seorang remaja yang menyerang petugas dengan tongkat serta menembakkan 1.400 putaran gas air mata untuk membubarkan kerumunan orang di seluruh kota.

"Jika kita memiliki undang-undang ini maka ini akan memiliki efek jera pada beberapa orang," kata anggota parlemen Elizabeth Quat pada Kamis (3/10).

"Kami tidak berbicara tentang pengunjuk rasa damai. Kami berbicara tentang orang-orang yang menggunakan kekerasan ilegal," tambahnya.

Tetapi anggota parlemen pro-demokrasi, Dennis Kwok mengatakan undang-undang darurat itu akan menandakan awal dari tergelincirnya negara otoriter.

"Pihak berwenang sekarang seharusnya mendengarkan rakyat Hong Kong. Kerinduan mereka akan kebebasan, kebebasan dan demokrasi, tidak akan hilang," tuturnya.