Berita

Boeing 737 yang di grounded/Net

Dunia

Diduga Abaikan Standar Keselamatan 737 MAX, Panel Regulator AS Panggil Insinyur Boeing

JUMAT, 04 OKTOBER 2019 | 05:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Panel regulator Amerika Serikat memanggil seorang perwakilan insinyur perusahaan raksasa Boeing Co. untuk memberikan laporan terkait standar sistem keselamatan 737 MAX.

Pemanggilan tersebut dilakukan setelah adanya laporan pekerja yang mengeluh etika internal pada keselamatan 737 MAX, seperti dimuat Reuters, Kamis (3/10).

Ketika ditanyai oleh panel, insinyur yang bekerja pada instrumen dan kontrol kokpit itu mengatakan Boeing menolak sistem keselamatan dengan meminimalkan biaya selama pengembangan 737 MAX tahun ini.


Lebih lanjut, insinyur itu mengatakan sistem keselamatan yang sudah diterapan seharusnya mengurangi risiko kecelakaan fatal seperti yang terjadi di Ethiopia dan Indonesia.

"Semua informasi ini sangat penting untuk dimiliki saat kami mempersiapkan sidang Komite 30 Oktober mendatang," kata Ketua DPR AS untuk Komite Transportasi dan Infrastruktur, Peter DeFazio.

Dalam sidang tersebut, kata dia, akan memperdengarkan pernyataan dari CEO Boeing, Kepala Insinyur Boeing, dan Kepala Pilot 737.

Menurut DeFazio, komite telah meneliti ratusan ribu halaman dokumen dan email dari Boeing dan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA).

Dari laporan Seattle Times, Rabu (2/10), pada 2014 Boeing membujuk FAA melonggarkan standar keselamatan 737 MAX yang baru, khususnya terkait peringatan kokpit yang akan muncul ketika terjadi kesalahan dalam penerbangan.

Dalam laporan tersebut, FAA mengeluarkan empat klausul sebagai prasyarat agar 737 MAX menghindari upgrade lengkap sistem peringatan awak pesawat yang kemungkinan akan menelan biaya lebih dari 10 miliar dolar AS atau setara Rp 141 triliun (kurs: Rp 14.147/dolar AS).

Boeing dan FAA menolak merespons laporan Seattle Times.

"Laporan-laporan ini tentu menambah kekhawatiran saya bahwa tekanan produksi mungkin berdampak pada keselamatan 737 MAX, itulah mengapa sangat kritis sehingga kita sampai pada bagian ini," kata DeFazio.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya