Berita

Boeing 737 yang di grounded/Net

Dunia

Diduga Abaikan Standar Keselamatan 737 MAX, Panel Regulator AS Panggil Insinyur Boeing

JUMAT, 04 OKTOBER 2019 | 05:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Panel regulator Amerika Serikat memanggil seorang perwakilan insinyur perusahaan raksasa Boeing Co. untuk memberikan laporan terkait standar sistem keselamatan 737 MAX.

Pemanggilan tersebut dilakukan setelah adanya laporan pekerja yang mengeluh etika internal pada keselamatan 737 MAX, seperti dimuat Reuters, Kamis (3/10).

Ketika ditanyai oleh panel, insinyur yang bekerja pada instrumen dan kontrol kokpit itu mengatakan Boeing menolak sistem keselamatan dengan meminimalkan biaya selama pengembangan 737 MAX tahun ini.

Lebih lanjut, insinyur itu mengatakan sistem keselamatan yang sudah diterapan seharusnya mengurangi risiko kecelakaan fatal seperti yang terjadi di Ethiopia dan Indonesia.

"Semua informasi ini sangat penting untuk dimiliki saat kami mempersiapkan sidang Komite 30 Oktober mendatang," kata Ketua DPR AS untuk Komite Transportasi dan Infrastruktur, Peter DeFazio.

Dalam sidang tersebut, kata dia, akan memperdengarkan pernyataan dari CEO Boeing, Kepala Insinyur Boeing, dan Kepala Pilot 737.

Menurut DeFazio, komite telah meneliti ratusan ribu halaman dokumen dan email dari Boeing dan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA).

Dari laporan Seattle Times, Rabu (2/10), pada 2014 Boeing membujuk FAA melonggarkan standar keselamatan 737 MAX yang baru, khususnya terkait peringatan kokpit yang akan muncul ketika terjadi kesalahan dalam penerbangan.

Dalam laporan tersebut, FAA mengeluarkan empat klausul sebagai prasyarat agar 737 MAX menghindari upgrade lengkap sistem peringatan awak pesawat yang kemungkinan akan menelan biaya lebih dari 10 miliar dolar AS atau setara Rp 141 triliun (kurs: Rp 14.147/dolar AS).

Boeing dan FAA menolak merespons laporan Seattle Times.

"Laporan-laporan ini tentu menambah kekhawatiran saya bahwa tekanan produksi mungkin berdampak pada keselamatan 737 MAX, itulah mengapa sangat kritis sehingga kita sampai pada bagian ini," kata DeFazio.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya