Berita

Rudal anti-tank Javelin/Net

Dunia

Demi Usut Kasus Korupsi Biden, Trump Sepakati Penjualan Javelin Ke Ukraina

RABU, 02 OKTOBER 2019 | 17:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui penjualan rudal anti-tank Javelin ke Ukraina senilai 39 juta dolar AS atau setara dengan Rp 553 miliar (kurs: Rp 14.195/dolar AS). Informasi ini muncul di tengah penyelidikan pemakzulan Trump atas penyalahgunaan kekuasaan.

Dimuat oleh Politico, Rabu (2/10), pada 25 Juli lalu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky meminta Presiden AS, Donald Trump untuk menjual Javelin melalui sambungan telepon. Diduga, Trump mengiyakan hal tersebut dengan balasan Ukraina harus menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan oleh lawan politiknya, Joe Biden.

Pembicaraan telepon itu bertepatan sepekan setelah Trump memerintahkan Pentagon dan Departemen Luar Negeri AS untuk menghentikan semua bantuan militer ke Ukraina yang diyakini sebagai alat untuk menekan Zelensky.


Meski belum dipublikasikan, namun Komite Senat untuk hubungan luar negeri mengkonfirmasi penjualan tersebut.

Diketahui, kesepakatan pembelian Javelin tersebut termasuk dalam pembelian 150 senjata tank-busting portebel buatan Raytheon dan Lockheed Martin yang diumumkan oleh Kedutaan Besar AS di Ukraina pada 7 Juli lalu.

Sebelumnya, Bloomberg melaporkan, transaksi pertama kali dilakukan dengan penjualan 210 rudal dan 37 peluncur pada Maret 2018 senilai 47 juta dolar AS atau setara dengan Rp 667 miliar.

Ketika ditanyai, jurubicara Departemen Luar Negeri AS tidak memberikan komentar apa pun hingga Kongres memberi instruksi yang mana saat ini adalah proses penyelidikan pemakzulan Trump.

Selain penjualan senjata, menurut Layanan Penelitian Kongres non-partisan, Amerika Serikat telah memberikan 1,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 21 triliun bantuan militer ke Ukraina antara 2014 hingga Juni 2019.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya