Dibayangi Masalah Hong Kong Dan Perang Dagang, China Rayakan HUT Ke-70 Dengan Parade Militer

China menggelar perayaan atas supremasi Partai Komunis selama 70 tahun pada hari ini (Selasa, 1/10) dengan parade militer yang melibatkan tank, rudal dan pasukan.

Pihak berwenang di Beijing telah menutup jalan, melarang penerbangan layang-layang dan menutup beberapa palang sebagai bagian dari pengamanan ketat untuk digelarnya acara perayaan perjalanan China dari negara yang hancur oleh perang dan kemiskinan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Rencananya, parade militer besar-besaran akan digelar di Lapangan Tiananmen di bawah pengawasan Presiden Xi Jinping.

Dalam parade itu diperkirakan akan dipamerkan senjata baru, termasuk drone hipersonik dan rudal balistik antarbenua yang dapat mencapai Amerika Serikat.  

"Persatuan adalah besi dan baja. Persatuan adalah sumber kekuatan," kata Xi dalam pidatonya pada Senin malam (30/9).

Namun di balik proyeksi kekuatan, terdapat sejumlah tantangan yang tengah menguji kemampuan Xi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di dalam dan luar negeri.

"Partai berharap bahwa kesempatan ini akan menambah legitimasinya dan menggalang dukungan pada saat tantangan internal dan eksternal," kata peneliti China di Macquarie University di Sydney, Adam Ni seperti dimuat Channel News Asia.

Dia menambahkan bahwa masalah negosiasi perang perdagangan Amerika Serikat yang berlarut-larut serta penyebaran demam babi Afrika dan melonjaknya harga daging babi telah menjadi masalah tersendiri.

Namun dari semua masalah yang ada, Hong Kong merupakan sorotan utama. Gelombang protes anti-pemerintah yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir terus terjadi menarik perhatian dunia.

Wilayah semi-otonom itu terjebak dalam kerusuhan terburuk sejak Inggris mengembalikan pusat keuangan itu ke China pada tahun 1997.

Polisi dam pengunjuk rasa tidak jarang terlibat bentrok dan baku hantam dengan melibatkan gas air mata dan bom bensin.

Dalam pidatonya, Xi menegaskan janji untuk sepenuhnya dan dengan setia menerapkan kebijakan "satu negara, dua sistem" bagi Hong Kong.