Berita

Aksi di depan Gedung KPAI/Net

Politik

KPAI Didesak Usut Siapa Di Balik Demo Pelajar Di DPR

SENIN, 30 SEPTEMBER 2019 | 15:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Solideritas Mahasiswa dan Pemuda Seluruh Indonesia (Somasi) meminta agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan investigasi atas adanya pengerahan pelajar dalam aksi di DPR.

Koordinator aksi Somasi, Arif dalam orasinya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas oknum demonstran yang merusak fasilitas umum.

"KPAI juga harus membentuk tim investigasi terkait dugaan adanya eksploitasi pelajar yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR yang berkahir ricuh," kata Arif saat aksi di Gedung Tani, Jakarta, Senin (30/9).


Arif juga meminta agar polisi menindak tegas dan menangkap oknum demonstran yang melempar bom molotov yang merusak tatanan demokrasi.

"Tangkap provokator penggerak para pelajar untuk melakukan aksi anarkisme dan brutalisme," pintanya.

Karena kata Arif sepanjang demonstrasi tersebut dilakukan tanpa diskenariokan pihak lain dan para demonstran memahami apa yang disuarakannya, maka tidak akan ada rusuh dan merusak fasilitas umum.

"Unjuk rasa boleh saja asalkan paham batasannya karena sudah di atur dalam UU 9/1998 dan batasan serta larangan berdemonstrasi berdasarkan Peraturan Kapolri 7/2012," ujarnya.

Yang menjadi permasalahan, lanjut Arif, jika pihak demonstrasi tidak mengetahui dan hanya sekedar ikut-ikutan sambil merasa paling heroik, apalagi sampai ada pihak yang menunggangi demonstrasi.

Miris melihat demonstrasi yang dilakukan kelompok pelajar di DPR. Semua sudah tahu peran dan fungsi pendidikan bagi kaum pelajar setiap tingkatan.

"Pendidikan pada dasarnya yaitu usaha untuk lebih memanusiakan manusia, usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, baik yang didapat dari lembaga formal maupun informal, pendidikan merupakan suatu hal yang luhur. Bukan turun ke jalan lalu anarkis," tutup Arif.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya