Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Tidak Sekadar Imbauan, Rakyat Menunggu Gagasan Besar Jokowi Soal Papua

SENIN, 30 SEPTEMBER 2019 | 13:27 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Rentetan peristiwa kekerasan masih terjadi di tanah Papua. Terakhir kejahatan keji yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab di Wamena, Jayawijaya yang mengakibatkan puluhan korban, baik penduduk asli maupun masyarakat yang berasal dari luar Papua (sebagian besar berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat dan Bugis, Sulawesi Selatan).

Bahkan sejumlah kantor pemerintahan, fasilitas umum dan rumah warga dibakar sehingga banyak warga yang memilih pulang ke kampung halamannya.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan politik, hukum, dan HAM mengungkapkan, kebijakan, langkah, dan aksi yang dilakukan pemerintah pasca peristiwa ujaran kebencian bernada rasial di asrama mahasiswa Papua, Surabaya harus dievaluasi total.


Langkah-langkah Presiden Jokowi untuk meredam persoalan ini juga harus dikaji ulang karena ternyata tidak efektif meredakan tensi di Papua.

Kejadian di Wamena yang begitu mengusik rasa kemanusian harus dijadikan peringatan bagi pemerintah bahwa saat ini Papua harus menjadi fokus utama. Apa yang terjadi di Wamena bisa jadi malapetaka besar bagi negeri ini jika tidak segera ditangani secara komprehensif.

"Rakyat menunggu gagasan besar, solusi cerdas dan komprehensif dari Presiden. Sebagai kepala negara, Presiden punya semua sumberdaya daya untuk menyelesaikan persoalan ini. Tolong Presiden fokus mengurai persoalan Papua. Lindungi rakyat di mana saja berada sesuai perintah konstitusi," ujar Fahira, Senin (30/9).

Dia mengatakan, di Papua puluhan tahun warganya hidup berdampingan walau berbeda suku. Namun kini mereka sedang dipecah belah dan sepertinya negara tidak sepenuhnya berdaya melindungi anak bangsanya.

Persoalan di Papua kompleks sehingga butuh narasi besar, kesungguhan niat, dan implementasi yang tepat. Tidak bisa diselesaikan secara sederhana apalagi sekedar himbuan normatif saling memaafkan atau himbuan semua pihak saling menahan diri.

Himbauan agar semua pihak menahan diri itu baik dan normatif. Tetapi yang rakyat nanti bukan itu. Presiden berpidato di depan rakyat, sampaikan narasi besar dan solusi komprehensif penyelesaian persoalan Papua. Sampaikan dengan kesungguhan niat agar rakyat terutama saudara-saudara kita di Papua tergugah.

"Sebagai orang yang dipilih mayoritas rakyat negeri ini harusnya seorang Presiden mampu menyakinkan rakyatnya sehingga tensi di Papua bisa mereda,” pungkas Fahira.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya