Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

AS Batasi Akses Transkrip Percakapan Trump Dengan Pemimpin Rusia Dan Arab Saudi, Apa Yang Disembunyikan?

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2019 | 08:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Gedung Putih membatasi akses ke transkrip panggilan telepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berisi percakapan sensitif dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin Arab Saudi.

Dikabarkan New York Times, dengan mengutip sejumlah sumber, langkah ini diambil pasca kebocoran transkrip pembicaraan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa waktu lalu yang memicu penyelidikan serta upaya pemakzulan.

"Panggilan Saudi yang ditempatkan dalam sistem terbatas adalah dengan Raja Salman, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dan Pangeran Khalid bin Salman, yang pada saat itu adalah duta besar Saudi untuk Amerika Serikat," begitu bunyi laporan tersebut.


Sumber yang sama menyebut, beberapa pejabat yang masih menjabat serta mantan penjabat menilai bahwa langkah itu masuk akal mengingat jumlah kebocoran dari Gedung Putih.

Secara terpisah, Washington Post melaporkan pada hari Jumat (27/9) bahwa pada tahun 2017, Trump mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Duta Besar Rusia Sergey Kislyak bahwa dia tidak terganggu dengan campur tangan Rusia dalam pemilihan umum Amerika Serikat tahun 2016, karena Amerika Serikat melakukan hal yang sama di negara lain.

Mengutip tiga mantan pejabat anonim, Washington Post, pertemuan itu diadakan hanya satu hari setelah Trump memecat direktur FBI James Comey. Dia mengatakan kepada Lavrov dan Kislyak bahwa pemecatan itu telah membebaskannya dari tekanan besar.

Langkah terbaru datang pasca panggilan telepon antara Trump dan Zelensky memicu kontroversi.

Dalam percakapan telepon yang dilakukan keduanya bulan Juli lalu Trump mendesak Zelensky untuk menyelidiki perusahaan milik putra calon pesiang utamanya dalam pemilu 2020, Joe Biden di Ukraina.

Pengungkapan ini mendorong Ketua DPR Nancy Pelosi untuk meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Trump.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan kepada CNN, Gedung Putih pada Jumat (28/9) mengatakan bahwa langkah untuk menempatkan transkrip dalam sistem pembatasan dilakukan atas arahan pengacara Dewan Keamanan Nasional (NSC).

"Pengacara NSC memerintahkan agar dokumen rahasia ditangani dengan tepat," kata pernyataan itu.

Pejabat Gedung Putih mengatakan transkrip itu sudah diklasifikasikan sehingga tidak ada salahnya dengan memindahkannya ke sistem lain.
Namun Gedung Putih tidak menjelaskan mengapa transkrip itu diklasifikasikan khusus meskipun percakapan tidak termasuk dalam rahasia negara.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya