Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Bicara Kashmir, Mahathir: India Dan Pakistan Tidak Boleh Abaikan Resolusi PBB

SABTU, 28 SEPTEMBER 2019 | 13:21 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad angkat bicara soal isu hak asasi manusia di Rohingya dan Kashmir. Pernyataan Mahathir disampaikan dalam pidato di pertemuan tahunan Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Jumat (27/9).

"Ketidakberdayaan dunia dalam menghentikan kekejaman yang menimpa orang-orang Rohingya di Myanmar telah mengurangi perhatian terhadap resolusi PBB. Sekarang, terlepas dari resolusi PBB tentang Jammu dan Kashmir, negara itu diserbu dan diduduki," ujarnya.

Menurut Mahathir penyelesaian kedua kasus ini harus dilakukan dengan cara damai dan negara-negara yang terlibat tidak bisa mengabaikan resolusi yang telah dibuat oleh PBB. Baginya, mengabaikan PBB akan menyebabkan bentuk pengabaian lain terhadap Rule of Law.


Persoalan Rohingya memang sudah menjadi isu internasional. Saat ini, pengungsi Rohingya tersebar di beberapa negara, terutama di Asia Tenggara. Negara yang paling banyak mendapatkan pengungsi adalah Bangladesh. Di sana, terdapat sebuah daerah bernama Cox Bazar yang berisi ratusan ribu pengungsi Rohingya.

Sementara itu, persoalan Kashmir memang sudah lama terjadi. Namun beberapa waktu terakhir, isu Kashmir memanas setelah India mencabut otonomi khusus wilayah tersebut.

Atas kejadian tersebut, Pakistan yang juga mengklaim Kashmir berusaha membawa Kashmir ke Pengadilan Internasional.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan juga membawa isu Kashmir sebagai agenda utamanya. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya