Berita

Foto:Net

Hukum

Kasus Penipuan Jual Beli Ruangan di Lumina Tower Berlanjut Ke Tingkat Banding

SABTU, 28 SEPTEMBER 2019 | 03:59 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Kasus jual beli ruangan di lantai 7 dan 8 Lumina Tower, The Kuningan Place, delapan tahun lalu, kini berlanjut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengembang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap konsumennya.  

Adalah PT Brahma Adhiwidia (BA) yang membeli dua lantai ruangan di gedung tersebut untuk perkantoran dari pihak pengembang, PT Kemuliaan Megah Perkasa (KMP). Ruangan seluas 2.000 meter persegi itu dibeli dengan harga Rp. 34,661,426,800, pada November 2011 silam.

Kuasa hukum PT BA, Andreas FK mengatakan, masalah muncul karena kliennya ternyata tidak bisa menggunakan ruangan yang telah dibeli tersebut karena ketidaksesuaian antara peruntukan bangunan yang dijual dan izin yang diajukan pengembang.
 

 
"Klien kami sebagai konsumen benar-benar merasa tertipu dan dirugikan karena tidak bisa menggunakan ruangan yang telah dibeli tersebut," ujar Andreas melalui keterangannya, Jumat (27/9).

Dalam persidangan di PN Jakarta Selaran terungkap, unit ruang kantor komersial yang dijual dan dipasarkan Yusuf Valent selaku Dirut PT KMP bersama pemegang saham dan Komisaris PT KMP, Indri Gautama tersebut, ternyata izinnya berupa auditorium yang merupakan bagian dari fasilitas hunian.

"Hal itu terungkap dari keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, yakni staf Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Cipta Karya DKI Jakarta, YA dalam sidang dugaan tindak pidana penipuan dengan terdakwa Yusuf  Valent di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (13/2)," jelas Andreas.

Persoalan bertambah pelik karena ternyata pengembang pernah mengubah peruntukannya menjadi sekolah. Padahal PT BA sebagai pemilik unit tersebut tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah memberikan persetujuan tentang hal ini.

"Jadi, bagaimana klien kami mau menempati ruangan bila dasarnya saja sudah ditipu sejak awal. Akibatnya sampai sekarang klien kami tidak bisa menggunakan area yang telah dibeli 8 tahun lalu itu sebagai kantor," imbuhnya,

Dalam putusannya Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis Yusuf Valent selaku Dirut PT KMP terbukti melakukan tindak pidana penipuan atas perbuatannya menjual unit ruang kantor yang ternyata adalah auditorium. Hakim menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara dengan masa percobaan 1,5 tahun.

Kasus ini kini ditangani Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena para pihak mengajukan banding. Kuasa hukum PT BA, Andreas FK berharap Majelis Hakim Banding bertindak objektif, dan meneliti, serta membuat keputusan dengan sangat cermat.

"Kami berharap hakim banding dapat memutuskan dengan cermat atas perbuatan mereka yang sudah sangat jelas merupakan tindak pidana penipuan dan memberi hukuman setimpal atas perbuatannya," tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya