Berita

Trump dan Senat AS masih berbeda pendapat soal masalah di perbatasan/Net

Dunia

Trump Keukeuh Bangun Tembok Raksasa, Senat AS Ajukan Resolusi Pencabutan Keadaan Darurat Perbatasan

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019 | 12:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Senat Amerika Serikat untuk kedua kalinya berusaha mencabut keadaan darurat nasional di perbatasan selatan yang dinyatakan oleh Presiden AS Donald Trump pada Februari lalu. Hal tersebut diungkapkan pada Rabu, (25/9).

Al Jazeera melaporkan, saat ini Senat telah menyetujui resolusi dengan hasil 54-41 dan akan mengajukannya ke DPR. Dengan mayoritas DPR adalah Demokrat, Senat berharap resolusi ini akan lolos.   

Langkah yang diambil Senat ini menyusul persoalan pembiayaan tembok raksasa di perbatasan AS dan Meksiko. Keadaan darurat nasional yang dinyatakan Trump telah berhasil mengambil dana yang sudah dialokasikan untuk program lain hanya untuk membangun tembok.   


Diketahui, untuk tahun ini, Trump membutuhkan 5,7 miliar dolar AS untuk mendanai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko. Kongres menolak permintaan Trump dan hanya memberikan jauh lebih sedikit dari dana yang diajukan.

Atas keputusan Kongres, Trump kemudian menyatakan keadaan darurat dan bersumpah untuk mengalihkan dana dari program lain untuk pembangunan tembok.

Demokrat menganggap keputusan Trump untuk menyatakan keadaan darurat nasional adalah suatu perebutan kekuasaan yang tidak konstitusional. Sedangkan Republik menegaskan bahwa Trump telah bertindak sesuai dengan hukum di bawah Undang-undang 1976 atau Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional.

Sebelumnya, kongres yang terdiri dari DPR dan Senat telah melakukan hal yang sama pada Maret lalu. Pada saat itu Trump memberikan vetonya dan Kongres tidak dapat mengumpulkan suara untuk mengesampingan veto Trump.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya