Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Ini Isi Percakapan Trump Dengan Presiden Ukraina Yang Picu Upaya Pemakzulan

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019 | 08:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rincian percakapan telepon yang dia lakukan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pada bulan Juli lalu.

Percakapan teleopon itu memicu penyelidikan pemakzulan terhadapnya. Demokrat menuduh Trump menggunakan kesempatan itu untuk menekan untuk menyelidiki klaim korupsi yang melibatkan perusahaan milik putra mantan wakil presiden Joe Biden, Hunter.

Demokrat menuduh Trump mencari bantuan asing untuk mengotori saingan. Biden sendiri merupakan kandidat rival terkuat Trump dalam pemilu 2020 mendatang.


Di bawah konstitusi Amerika Serikat, seorang presiden dapat dihukum karena melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya. Hal tersebut dapat mengarah pada pemakzulannya.

Dalam catatan penggilan telepon yang dirilis Gedung Putih pada Kamis (25/9), disebutkan bahwa Trump membahas dengan Zelensky soal pemecatan jaksa pada 2016, Viktor Shokin.

"Saya mendengar Anda memiliki seorang jaksa yang sangat baik dan dia dipecat dan itu benar-benar tidak adil," kata Trump dalam cacatan tersebut.

"Banyak orang membicarakan hal itu, cara mereka membungkam jaksa penuntutmu yang sangat baik dan kau melibatkan beberapa orang yang sangat jahat," sambungnya seperti dimuat BBC

Disebutkan juga ada pembahasan soal Hunter dalam percakapan tersebut.

"Hal lain, ada banyak pembicaraan tentang putra Biden, bahwa Biden menghentikan penuntutan (pada putranya) dan banyak orang ingin mengetahui tentang hal itu sehingga apa pun yang dapat Anda lakukan dengan jaksa agung (Amerika Serikat) akan menjadi besar," sambungnya.

Pada bulan yang sama, Trump membekukan bantuan militer ke Ukraina. Tetapi dia bersikeras bahwa hal tersebut tidak digunakan untuk menekan pemerintah baru di Kiev.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya