Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Ini Isi Percakapan Trump Dengan Presiden Ukraina Yang Picu Upaya Pemakzulan

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019 | 08:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rincian percakapan telepon yang dia lakukan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pada bulan Juli lalu.

Percakapan teleopon itu memicu penyelidikan pemakzulan terhadapnya. Demokrat menuduh Trump menggunakan kesempatan itu untuk menekan untuk menyelidiki klaim korupsi yang melibatkan perusahaan milik putra mantan wakil presiden Joe Biden, Hunter.

Demokrat menuduh Trump mencari bantuan asing untuk mengotori saingan. Biden sendiri merupakan kandidat rival terkuat Trump dalam pemilu 2020 mendatang.


Di bawah konstitusi Amerika Serikat, seorang presiden dapat dihukum karena melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya. Hal tersebut dapat mengarah pada pemakzulannya.

Dalam catatan penggilan telepon yang dirilis Gedung Putih pada Kamis (25/9), disebutkan bahwa Trump membahas dengan Zelensky soal pemecatan jaksa pada 2016, Viktor Shokin.

"Saya mendengar Anda memiliki seorang jaksa yang sangat baik dan dia dipecat dan itu benar-benar tidak adil," kata Trump dalam cacatan tersebut.

"Banyak orang membicarakan hal itu, cara mereka membungkam jaksa penuntutmu yang sangat baik dan kau melibatkan beberapa orang yang sangat jahat," sambungnya seperti dimuat BBC

Disebutkan juga ada pembahasan soal Hunter dalam percakapan tersebut.

"Hal lain, ada banyak pembicaraan tentang putra Biden, bahwa Biden menghentikan penuntutan (pada putranya) dan banyak orang ingin mengetahui tentang hal itu sehingga apa pun yang dapat Anda lakukan dengan jaksa agung (Amerika Serikat) akan menjadi besar," sambungnya.

Pada bulan yang sama, Trump membekukan bantuan militer ke Ukraina. Tetapi dia bersikeras bahwa hal tersebut tidak digunakan untuk menekan pemerintah baru di Kiev.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya