Berita

Pemerintah Hong Kong diminta selidiki tindakan polisi terhadap pengunjuk rasa/Net

Dunia

Amnesty Internasional Desak Pemerintah Hong Kong Selidiki Polisi

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 | 10:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Suara pengunjuk rasa Hong Kong didengar dunia internasional. Pasalnya, pada Selasa (24/9), Amnesty International mendesak pemerintah Hong Kong untuk menyelidiki tindakan aparat kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa selama 16 pekan ini.

"Memerintahkan penyelidikan independen dan efektif terhadap tindakan polisi akan menjadi langkah pertama yang vital," ujar Kepala Kantor Regional Amnesty International di Asia Timur, Joshua Rosenzweig seperti yang dimuat Reuters.

Rosenzweig menambahkan, "Pihak berwenang perlu menunjukkan bahwa mereka bersedia melindungi hak asasi manusia di Hong Kong. Bahkan jika harus, mendorong kembali 'garis merah' Beijing."


Ucapan Rosenzweig merujuk pidato Presiden China Xi Jinping dalam peringatan ke-20 tahun penyerahan Hong Kong ke Beijing pada 2017 silam. Saat itu Jinping memperingatkan bahwa segala upaya untuk merongrong kedaulatan China adalah 'garis merah' yang tidak akan ditoleransi.

Dalam unjuk rasa di Hong Kong selama hampir empat bulan ini, banyak protes damai berubah menjadi bentrokan dengan petugas keamanan. Polisi bahkan menggunakan gas air mata, meriam air, peluru karet, putaran bean bag, dan beberapa peluru langsung yang ditembakkan ke udara.

Selain itu, polisi juga terlihat memukuli para pengunjuk rasa dengan pentungan untuk menangkap dan menahan mereka.

Penyelidikan terhadap penggunaan kekuatan pasukan keamanan juga menjadi salah satu tuntutan para pengunjuk rasa. Mereka pun telah meminta pemerintah Hong Kong untuk membentuk badan independen untuk menyelidiki hal tersebut. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya