Berita

Presiden Joko Widodo dan mobil Esemka/Net

Publika

Mobnas Lebih Dari Sekadar Kendaraan Politik

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 05:23 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

ESEMKA akhirnya terlahir dalam skala produksi massal. Dihadiri banyak petinggi negeri. Produk yang satu ini memang menghadirkan banyak polemik. Padahal keberadaannya dinanti untuk memastikan kemampuan bangsa ini berdaya saing di bidang otomotif. Sayangnya, kehebohan politik lebih mengemuka daripada realisasinya.

Kita patut memberi apresiasi pihak swasta yang berani merilis mobil Esemka. Berhadapan dengan berbagai tantangan hingga tatapan sebelah mata. Tapi ada hal yang juga perlu dimunculkan ke muka, sejauh mana konsistensi pemerintah dalam memberikan dukungan bagi pemantapan industri otomotif dalam negeri.

Meski, Esemka kali ini bukanlah Esemka yang pernah digadang-gadang sebagai mobil nasional, tetapi dengan komponen lebih 62 persen berasal dari pabrikan lokal, hal itu merupakan sebuah kemajuan berarti. Problemnya lagi-lagi bagaimana membuat Esemka menjadi produk yang terlepas dari kontroversi yang melingkupinya.


Dalam perjalanan sejarahnya, kita pernah mengingat kehadiran Esemka lekat dengan figur Jokowi, sehingga menjadi kesatuan citra tentang harapan lahirnya mobil nasional. Proses perizinan yang berbelit semakin menguatkan bila Esemka adalah produk anak bangsa karya anak-anak SMK Otomotif sebagai sebuah harapan bagi kehadiran produk berbalut nasionalisme.

Kala itu, Esemka digambarkan berhadapan dengan kekuatan industri otomotif yang telah mapan dan lemahnya regulasi bagi dukungan produk lokal.

Alhasil, Esemka semakin tercitra kuat mewakili impian bangsa untuk memiliki produknya sendiri. Efek selanjutnya secara politik, mendongkrak pula pada popularitas figur yang mengusungnya, yakni Jokowi. Dengan begitu, Esemka menjadi kendaraan politik untuk mempersatukan mimpi tentang Indonesia yang memiliki kemampuan setara dengan produk luar negeri.

Meski berbagai produk otomotif dengan merek asing juga diproduksi di tanah air, dengan mengikutkan kandungan komponen dalam negeri, tetap saja tidak dapat dinilai sebagai mobil nasional. Kisah mobil nasional telah merentang panjang, jalanan kita menjadi etalase berbagai produk otomotif, dan kita masih saja menjadi lapisan konsumen. Mimpi mobil nasional bercerita tentang cita-cita menjadi raja di negeri sendiri.

Beda Dulu Lain Sekarang

Kini lain ceritanya, Esemka mewujud sebagai produk swasta. Sudah sejak awal dinyatakan bukan mobil nasional, melainkan produk karya anak bangsa. Pemerintah bertindak di belakang memberikan dorongan.

Padahal gagasan awal Esemka adalah tentang arah kebijakan yang diusung oleh negara untuk memuluskan mimpi tentang produk nasional. Tetapi realitas berbicara berbeda. Esemka menjadi produk swasta lokal. Masih cukup beruntung.

Problemnya kemudian, akan sampai di mana peran negara yang memiliki kehendak menjadi bangsa produsen itu dalam ranah sokongan serta dukungan kebijakan? Kita perlu uji lebih jauh komitmen yang konsisten lebih dari sekedar sarana politisasi.

Esemka jelas menjadi kendaraan politik bagi para aktor politik, baik kubu yang pro maupun kontra terhadapnya. Kontroversi dan sensasi tidak pernah berhenti. Sementara di sisi lain kita harus sejenak mengambil napas panjang tentang mimpi mobil nasional.

Satu yang bisa menyelamatkan arus politisasi Esemka adalah kemauan pemerintah untuk mengadopsi Esemka dalam konteks rencana pembangunan yang Indonesiasentris, ditopang oleh penguatan ekonomi di pedesaan.

Bila kemudian mengharapkan Esemka yang sudah susah payah dibicarakan tanpa jelas bentuknya, hingga akhirnya kemudian kini hadir di tengah-tengah publik, dan harus bertarung secara komersial dengan berbagai pabrikan otomotif swasta asing lainnya yang telah mapan, tentu sebuah kesia-siaan.

Pemerintah harus mampu memberikan dukungan penuh, tidak hanya mendorong, tetapi juga memfasilitasi bahkan memberikan ruang prioritas bagi karya anak bangsa. Tapi ini kan murni investasi swasta? Mengapa tidak dilepaskan pada mekanisme pasar?

Jika logika itu yang dibangun dengan format Esemka yang saat ini ada, maka kita sejatinya melihat ketidaksungguhan bagi dukungan produk lokal untuk mampu berjaya dan berkompetisi di tahap permulaan.

Situasi tersebut, sekaligus membuat gagasan tentang sentimen produk lokal tidak lain sebagai jargon politik semata!

Yudhi Hertanto
Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya