Berita

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOLJatim

Politik

Hasto: Revisi UU Baik Agar Kerja KPK Diawasi

SABTU, 07 SEPTEMBER 2019 | 04:47 WIB

Publik diminta tak memandang negatif revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disetujui semua fraksi di DPR RI. Sebab revisi tersebut bertujuan untuk pengawasan dan sinergitas dalam pemberantasan korupsi.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto saat membuka pendidikan kader partai di Hotel Utami, Sidoarjo.

"Artinya kita melihat seluruh fraksi DPR RI dengan bulat melakukan perubahan melalui sebuah evaluasi. Spirit pengawasan dan pencegahan sebagaimana pidato Presiden Jokowi, spirit meningkatkan sinergitas penegak hukum," katanya dilansir Kantor Berita Politik RMOLJatim, Jumat (6/9).


Menurutnya, revisi UU KPK itu perlu dilakukan karena selama ini kinerja lembaga antirasuah yang cenderung kurang terkontrol yang berujung memunculkan penyalahgunaan kekuasaan.

Hasto juga menuding ada intervensi politik dalam keputusan yang diambil KPK beberapa waktu lalu, sehingga ada kesan bahwa KPK tebang pilih dalam menangani kasus korupsi.

"Di masa lalu kita melihat penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi. Ada berbagai bentuk kepentingan politik mewarnai keputusan diambil. Ada kasus yang dilanjut dan dipetieskan (didiamkan), semua dalam rangka perbaikan," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya