Presiden Jokowi saat sidanh tahunan di parlemen/Net
Dinamika perkembangan politik Indonesia kedepan disebut akan semakin kompleks. Kondisi sosial, politik dan ekonomi di luar dan dalam negeri yang mulai kehilangan kontrol. Saat ini, bila pemerintah gagal mengantisipasi situasi, dampaknya akan dirasakan langsung rakyat.
Ketua Umum Perkumpulan SwingVoters Indonesia Adhie M Massardi meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR + DPD) produk pemilu 2019 untuk mengambil langkah strategis-politis sebelum melantik Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Tujuannya, untuk mengendalikan roda pemerintahan dalam situasi yang rumit dan kompleks itu.
Menurut jubir presiden era Gus Dur ini, MPR perlu mengangkat status Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan ketetapan (Tap) MPR sehingga derajatnya sama dengan DPA (Dewan Petimbangan Agung) yang dulu ada dalam Konstitusi UUD 1945 (Pasal 16) sebelum dilikuidasi melalui amandemen 2002.
“Dengan demikian MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat Ketua Wantimpres merangkap formatur keanggotaannya, untuk membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan,†katanya.
Dengan demikian, MPR kata Adhie, tidak terkesan melampaui kewenangan Tuhan. Adhie meyadur Kitab Suci bahwa bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak akan membebani hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Dalam Al Qur’an itu tersirat dan tersurat pada Al Baqarah ayat 286 (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanny)
Selain itu, penentuan Wantimpres melalui MPR akan dapat meringankan beban presiden dalam melaksanakan pembangunan negara.
Ia mencontohkan salah satu agenda Jokowi kedepan yang akan mengaktifkan kembali GBHN yang nantinya akan jadi acuan pembangunan pemerintah.
"Ringankan beban presiden dengan melaksanakan wacana kembali membuat GBHN sebagai panduan pemerintah, selain perlu waktu panjang dan tim perumus yang diisi para ahli, secara politik sulit dilaksanakan mengingat presiden dipilih langsung, sederajat dengan DPR dan DPD (MPR)," tandasnya.
