Menlu Taiwan Jaushieh Joseph Wu/Net
Pertemuan Perserikan Bangsa Bangsa (PBB) ke-74 akan diadakan di New York AS bulan September tahun ini. Menteri Luar Negeri Taiwan Jaushieh Joseph Wu menyerukan PBB membuka pintu bagi Taiwan untuk berpartisipasi di PBB, bersama dengan mitra global untuk membantu tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs).
Menlu Wu menyatakan, SDGs merumuskan perencanaan untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Tujuannya membimbing dunia menyusuri jalan yang berkelanjutan dan tangguh dengan prinsip tidak mengesampingkan.
“Prinsip-prinsip inklusif dan tidak mengesampingkan adalah kunci untuk mewujudkan SDGs. Namun, PBB tidak inklusif terhadap Taiwan dan mengesampingkan Taiwan," kata WU, dalam artikelnya.
Menlu Wu menyebutkan, Taiwan bersedia untuk berbagi kisah sukses melampaui target SDGs dan berkontribusi lebih lanjut pada upaya kolektif untuk mencapai SDGs PBB.
Taiwan, kata Wu, telah membuat langkah besar dalam mengurangi kemiskinan dan mencapai tingkat nol kelaparan. Persentase rumah tangga berpenghasilan rendah di Taiwan telah berkurang menjadi 1,6 persen.
Sejak tahun 1993, Taiwan mulai melaksanakan program Asuransi Kesehatan Nasional. Saat ini capainnya mencakup 99,8 persen penduduk pada tahun 2018, tingkat daur ulang limbah mencapai 55,69 persen, tingkat membaca 98,8 persen, dan tingkat kematian bayi 4,2 per 1.000.
Menlu Wu juga mengatakan, dasar hukum yang sering digunakan untuk mengabaikan Taiwan dari PBB adalah Resolusi 2758 (XXVI) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1971. Resolusi tersebut tidak menyelesaikan masalah hak perwakilan Taiwan di PBB, serta tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRC).
"Faktanya, Taiwan bukan bagian dari RRC. Hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili 23 juta penduduknya. Sayangnya, PBB terus menyalahgunakan dan salah mengartikan resolusi ini untuk mengesampingkan dan mengisolasi Taiwan," demikian kata WU.
"PBB yang inklusif seharusnya tidak akan meninggalkan siapa pun. Namun, pemegang paspor Republic of China (Taiwan) ditolak untuk mengunjungi PBB. Wartawan media Taiwan juga tidak bisa mendapatkan kartu pers PBB untuk ikut serta dalam pertemuan ini. Tindakan ini tidak adil dan diskriminatif," tambahnya.
Menlu Wu menegaskan, situasi buruk di masa lalu tidak akan membuat Taiwan menyerah menjemput masa depan. Taiwan telah mengantisipasi, dan bersedia memberikan kontribusi kepada masyarakat internasional.
"Jika PBB terus menyerah pada paksaan China, menolak partisipasi Taiwan, itu hanya akan semakin mendorong Beijing bertindak semena-mena. Juga akan merusak upaya memenuhi tujuan kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional," demikian keterangan Wu dalam artikelnya.
