Berita

Ilustrasi/Net

Politik

WP KPK Tolak Capim Hasil Pansel Karena Kepentingan Paham Radikal Di Pilkada 2020

SELASA, 03 SEPTEMBER 2019 | 16:59 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Gelaran Pilkada serentah tahun 2020 di 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten disinyalir manjadi alasan kuat Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak capim hasil Pansel KPK.  

Demikian ditegaskan Pengacara Senior Petrus Selestinus kepada media, Selasa (3/9).

Menurut Petrus, untuk mempertahankan kekuasaan kelompok Wadah Pegawai KPK, Pansel yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo kemudian diserang dengan isu-isu tentang Pansel yang jauh dari legitimate.


Padahal langkah tersebut sama saja dengan tidak percaya kepada penunjuk Pansel yaitu Presiden Joko Widodo.

"Tekanan medegradasi Pansel dimainkan bahwa para Capim hasil seleksi Pansel tidak sah dan memenuhi kriteria sebagai pimpinan KPK maka batal pula hasilnya. Jika dua hal ini berjalan, maka mereka (Wadah Pegawai KPK) mempunyai peluang mempertahankan kekuasaan dan sistem yang berlaku di KPK yang selama ini tidak dapat disentuh oleh publik,” tegas Petrus.

Padahal, Pansel yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dimaksud untuk menampung para Capim yang dianggap paling memenuhi syarat dalam memimpin KPK nantinya.

Setelah Presiden menerima kesepuluh capim usulan pansel, mereka akan segera dikirim ke DPR untuk Fit and Proper test. Dalam konteks ini, usulan itu tidak berhenti di Presiden Joko Widodo tetapi DPR yang akan memutuskan.

“Protes pegawai KPK itu tidak hanya sekedar protes. Sebagian ada yang menunggangi dan memiliki agenda tersembunyi dan diduga kuat terkait Pilkada 2020. Sudah menjadi rahasia umum, para pegawai KPK dan pimpinannya ada yang diduga terpapar dan berafiliasi pada kelompok tertentu atau juga ideologi tertentu," ujar Petrus.

Petrus menilai, jika Wadah Pegawai KPK berhasil mempertahankan kewenangannya, maka Pilkada tahun 2020 sudah dapat diduga akan ada banyak OTT yang dilakukan terhadap lawan-lawan politik yang ideologinya bertentangan.

"Jika pegawai lembaga antirasuah itu terpapar radikalisme dan ikut bermain dalam Pilkada, jangan heran, jika separuh dari Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Piklada akan dikuasai oleh kelompok radikal," demikian Petrus.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya