Akar Masalah BPJS Bukan Iuran Kecil, Tapi Pengelolaan Amburadul!

Langkah pemerintah yang berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga dua kali lipat disesalkan.

Rencananya, iuran peserta BPJS Kesehatan untuk Kelas I dari Rp 80rb naik menjadi Rp 160 ribu. Kemudian Kelas II naik dari Rp 51 tibu menjadi Rp 110 ribu. Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti alasan pemerintah yang menyebut rencana kenaikan itu untuk menutup defisit BPJS tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp 28,5 triliun.

“Keputusan ini sangat memberatkan di tengah beban hidup rakyat yang semakin sulit,” tegasnya dalam kicauan di akun Twitter pribadi, beberapa waktu lalu.

Dia kemudian membandingkan dengan rencana pemerintah memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur yang ditaksir menghabirkan dana mencapai Rp 485,2 triliun. Menurutnya, wacana ibukota baru tidak linier dengan upaya menaikan tarikan BPJS Kesehatan.

“Keinginan memindahkan ibukota dengan biaya besar, di sisi lain malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, dapat mencederai hati nurani dan rasa keadilan rakyat,” tegasnya.

Menurutnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan akan menjadi kebijakan yang  tidak adil. Sebab akar masalah sesungguhnya ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan yang amburadul, bukan pada kecilnya iuran yang dikutip dari masyarakat.

“Jangan bebani rakyat terhadap masalah yang bersumber dari dalam BPJS,” ujar wakil ketua Komisi II DPR itu.

Mardani juga ragu kebijakan menaikkan iuran BPJS dapat mengatasi permasalahan defisit yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dengan tingginya besaran iuran, bisa jadi penerimaan BPJS justru menurun, karena masyarakat semakin berat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

“Hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sumber masalah sebenarnya selama ini bukan pada besarnya iuran, tetapi pada aspek pengelolaan BPJS Kesehatan yang bermasalah,” pungkasnya.