Berita

Ketua Umum Ormas Betawi Bangkit, David Darmawan /Net

Nusantara

Ibukota Pindah Ke Kalimantan Timur, Masyarakat Adat Betawi Diminta Berevolusi dan Kuasai Teknologi Digital

MINGGU, 01 SEPTEMBER 2019 | 03:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah Indonesia telah resmi akan memindahkan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Atas kebijakan strategis negara ini masyarakat Betawi dinilai butuh perubahan paradigma.

"Dengan berpindahnya ibukota, akan memaksa masyarakat Betawi harus berevolusi. Betawi juga harus berkembang," kata Ketua Umum Ormas Betawi Bangkit, David Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/8).

David juga menjelaskan, evolusi masyarakat Betawi harus diikuti perubahan pandangan di Majelis Adat Betawi. Menurut David, Majelis Adat Betawi saat ini hanya ada satu yaitu Ketuanya H Oding dan Sekjen H Ikhsan.


"Kita harus menjaga marwah Betawi, ruhnya harus ada di Betawi itu sendiri. Bagaimana kita mau independen kalau Mejelis Adatnya tidak paham asal-usul Betawi," imbuh Wakil Bendahara Bamus Betawi periode 2018-2023 ini.

David yang juga CEO PT Socentix berharap ke depan masyarakat Betawi tidak hanya sekadar bisa ngaji hingga bisa silat. Namun juga, mereka harus mampu menguasai teknologi informasi.

"Betawi itu kita konsepkan sebagai 'Blog Change Elektronik Trading Application For World Wide Intra Payment System'. Bagaimana kita mengangkat marwah Betawi ke depan ya harus jago teknologi. Tidak hanya jago main pantun. Nah 'Betawi for all, all for Betawi'," tutur David.

Di sisi lain, David menegaskan soal dualisme yang terjadi di tubuh Bamus. Menurutnya, tidak ada dualisme Bamus. Yang ada hanya satu kepengurusan Bamus.

"Ini yang perlu dipahami dan bagaimana kita bergerak itu swadaya, tidak menggunakan APBD. Kita tidak meminta dana hibah, kalaupun ada kita akan pertanggungjawabkan," sebut David.

"Yang bener itu Bamus yang dilantik oleh Majelis Adat. Ketuanya H. Oding dan Sekjenya H. Ikhsan. Mereka dipilih masyarakat Betawi, jadi Betawi beneran dan tidak ada hubungan dengan kepentingan politik APBD," imbuhnya menegaskan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya