Berita

Sri Mulyani/Net

Publika

Kuda Troya Ekonomi Islam

JUMAT, 30 AGUSTUS 2019 | 15:19 WIB

KABAR lelucon datang dari Muktamar ke-4 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) yang menunjuk Sri Mulyani menjadi ketua umumnya untuk periode 2019-2023.

Anehnya, Sri Mulyani yang bukan ahli ekonomi Islam menerima penunjukkan tersebut. Bahkan dirinya "rela" mendadak berjilbab saat menerima tampuk ketua umum IAEI.

Sri Mulyani ternyata tahu diri bahwa menjadi ketua umum IAEI harus juga menyesuaikan atribut pakaiannya, yakni berjilbab. Namun sayang sehabis pendaulatan, jilbab pun dilepas.


Dari peristiwa tersebut terbaca sejatinya Sri Mulyani tidak sepenuh hati ingin menjadi warga ekonomi Islam. Ada agenda khusus yang ingin dicapainya. Ekonomi Islam hanya akan dijadikannya kuda troya.

Untuk sampai pada dugaan tersebut, mari simak peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya.

Dalam salah satu sesi Muktamar IAEI (23/8/2019), KH. Maruf Amin, cawapres terpilih, mengarahkan muktamirin untuk menyetujui nama Sri Mulyani memimpin IAEI. Para muktamirin pun menyambut antusias.

Pada (15/8/2019), Buya Syafii Maarif setelah menemui Wapres Jusuf Kalla, menyatakan bahwa Sri Mulyani akan dipertahankan dalam skuad kabinet mendatang.

Dalam Rapat Paripurna DPR (16/8/2019), Presiden Joko Widodo menyampaikan defisit APBN 2020 mencapai Rp. 307,2 triliun. Total pendapatan Rp. 2.221,5 triliun. Total belanja Rp. 2.528,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen.

Presiden juga meminta izin pemindahan ibukota ke Kalimantan, yang kemudian diketahui membutuhkan biaya Rp. 466 triliun.

Untuk mewujudkan APBN dan pemindahan ibukota yang ambisius tersebut, setidaknya ada riga hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, menambah utang. Kedua, mencari pembiayaan baru. Dan ketiga, menggenjot investasi.

Ketiga jurus di atas sudah dilakukan Jokowi di periode pertama pemerintahannya. Jokowi sudah keliling dunia. Hasilnya, hanya China yang tertarik. Dan selama 5 terakhir, kucuran China lah yang mendominasi.

Namun apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak beranjak dari 5 persen. Ekonomi meroket sebagaimana yang pernah dijanjikan Jokowi, terbalik menjadi ekonomi "nyungsep".

Dalam 5 tahun ke depan, perlu utang baru. Perlu pembiayaan baru. Dan perlu investasi baru. Setelah suntikan China gagal, maka perlu alternatif lainnya. Kali ini dana umat dan ekonomi Timur Tengah dijadikan target.

Namun sayang keinginan tersebut tidak berjalan mulus. Kehendak untuk menyasar dana zakat dan dana haji menuai penolakan umat. Padahal potensi zakat mencapai Rp. 232 triliun dan dana haji mencapai Rp. 121 triliun.

Demikian juga keinginan menarik investasi dari Timur Tengah juga masih gigit jari. Misalnya, raksasa minyak Arab Saudi Aramco, lebih memilih berinvestasi di Malaysia dibanding di Indonesia. Sejumlah kerjasama telah dibuat antara Aramco dengan Petronas. Istilahnya, Malaysia sudah basah dan berenang di lautan investasi Arab Saudi. Sementara Indonesia belum kecipratan setetes pun.

Oleh karena itu perlu "agen" khusus untuk mendekati Timur Tengah dan umat Islam. Cara ini pernah dilakukan penjajah Belanda ketika ingin menguasai Aceh yakni mengirim "agen" Snouk Hurgronje.

Kesimpulannya, ditunjuknya Sri Mulyani menjadi ketua umum IAEI adalah skenario lewat Cawapres terpilih KH. Maruf Amin. Tugas khususnya mendekati umat Islam dan Timur Tengah.

Selain investasi, dana zakat, dan dana haji, ada dua potensi lainnya yang bisa digarap. Pertama, negara Timur Tengah bisa dijadikan sumber utang baru. Kedua, umat Islam berpotensi menjadi penyerap SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

Alhasil, Ekonomi Islam hanya dijadikan kuda troya. Sedih!!

Sya'roni, SEI
Alumnus Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya