Berita

Fahri Hamzah ingatkan Presiden untuk segera melakukan tindakan tegas dan tepat dalam menyelesaikan masalah Papua/Net

Politik

Soal Papua, Fahri Hamzah: Presiden Jangan Hanya Keluarkam Imbauan Datar

JUMAT, 30 AGUSTUS 2019 | 09:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo harus segera melakukan tindakan tegas untuk selesaikan gerakan massa yang masih belum mereda di Papua. Presiden tak cukup dengan sekadar imbauan untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Pasalnya, kondisi Papua masih belum kunjung kondusif. Terkini, sekelompok orang menyusup dalam aksi damai di Kabupaten Deiyai, Papua dan melakukan serangan brutal kepada aparat keamanan.

"Presiden tidak bisa hanya mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar dalam situasi seperti sekarang," ujar Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada wartawan, Jumat (30/8).


Fahri menyebut ada hati dan perasaan yang terluka di masyarakat Papua. Untuk menyembuhkan itu perlu pendekatan dan rencana yang tepat dari Jokowi sebagai kepala negara.

"Presiden harus mewakili seluruh bangsa Indonesia, dan menjelaskan secara gamblang rencana-rencana ke depan dan tindakan-tindakan yang harusnya sudah diambil dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat," jelasnya.

Menurut Fahri, langkah strategis harus cepat diambil pemerintah. Karena disinyalir ada sejumlah pihak yang ingin menjadikan kondisi panas di Papua sebagai isu kemanusiaan di ranah internasional.

"Ada pihak-pihak yang mencoba menginternasionalisasi persoalan ini. Nanti kita menyesal karena terlambat," tukasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya