Berita

Fithra Faisal Hastiadi/RMOL

Politik

Pemindahan Ibu Kota, The Greatest Hoax In History?

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 19:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang dilakukan Presiden Joko Widodo bisa jadi penipuan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Hal itu disampaikan ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi. Menurut dia, dampak pemindahan ibu kota seharusnya tidak cuma dipandang dari sisi ekonomi.

"Kita bicara bukan faktor ekonomi saja tapi faktor non-ekonomi. Ketika kita pindah, bukan hanya dampak ekonomi yang tercipta," ucap Fithra Faisal Hastiadi di Kantor Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPES), Matraman, Jakarta Timur, Senin (26/8).


Dampak yang akan terjadi antara lain dampak sosial. Akan banyak pendatang baru di Kalimantan Timur yang berasal dari Jakarta.

"Tapi dampak sosialnya seperti apa? Akan ada clash ethnic, belum dihitung. Pendatang baru kita berbindong- bondong, ratusan orang bahkan ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang ASN dibedol ke sana semua," katanya.

Dampak sosial juga harus diperhatikan serius agar tidak terjadi permasalahan baru.

"Itu bagaimana dengan kondisi hubungan antar etnik? Hubungan antar orang di sana?" gugat Fithra.

Selain itu, dampak lingkungan juga harus diperhatikan. Ia memberi contoh Brazil yang sengaja membakar hutan Amazon untuk menambah produksi sapi.

"Nah, kita mau masuk ke Kalimantan Timur. Kalimantan secara umum adalah paru-paru dunia. Ini kan juga jadi masalah," jelasnya.

"Makanya kalau kita bicara menghitung, tidak hanya ekonomi, tapi juga faktor-faktor non-ekonomi yang harus dipertimbangkan," tegasnya.

Karena itu, rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan janji-janji pertumbuhannya merupakan kebohongan terbesar dalam sejarahIndonesia.

"Saya melihat pindah ibu kota ini adalah the greatest hoax in history," tekan Fithra.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya