Fithra Faisal Hastiadi/RMOL
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak akan meningkatkan ekonomi secara signifikan ataupun mewujudkan pemerataan ekonomi seperti dijanjikan Presiden Joko Widodo.
"Sebenarnya pemindahan itu tidak signifikan meningkatkan ekonomi di Kalimantan, yang diputuskan di Kalimantan Timur," ucap ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, dalam diskusi di Kantor Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPES), kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (26/8).
Bahkan, menurut Fithra, keuntungan yang didapatkan tidak akan sebanding dengan modal pemindahan ibu kota negara.
"Itu sumbangan terhadap GDP (Gross Domestic Product) Nasional tidak terlalu besar, padahal ongkosnya besar," tegasnya.
Menurut dia, lebih baik dana yang digunakan untuk pemindahan ibu kota difokuskan untuk pembangunan industri serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kita harus melakukan hal yang lain, fokus di industri, fokus ke SDM," tekan Fithra.
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi baru bagi ibu kota Republik Indonesia berada di Kalimantan Timur. Tepatnya di dua lokasi yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
Ada sejumlah alasan yang mendasari keputusan. Pertama, risiko bencana yang minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah. Pemindahan ibu kota memang juga bertujuan untuk pemerataan ekonomi ke Indonesia Timur.
Alasan ketiga, lokasi yang telah ditetapkan tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang.
"Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda," tutur Jokowi.
Selain itu, infrastruktur yang relatif telah tersedia dan kepemilikan lahan pemerintah seluas kurang lebih 180 ribu hektare juga menjadi pertimbangan dipilihnya provinsi tersebut.
"Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare," kata Presiden.
