Berita

Presiden Joko Widid bersama dengan anak Papua/Net

Politik

Indef: Pak Jokowi, Permasalahan Di Papua Tak Bisa Diselesaikan Dengan Infrastruktur

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 11:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketimpangan perekonomian di Papua dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan infrastruktur. Terlebih, infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo minus pusat industri dan ekonomi kreatif.

Hal itu disampaikan Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, angka kemiskinan dan ketimpangan di Papua masih sangat tinggi.

"Sementara sumber daya alam disedot oleh PT Freeport dan uang mengalirnya lebih banyak ke Jakarta. Sementara rakyat di Papua taraf hidupnya tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Ini ketimpangan yang amat nyata," ucap Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/8).


Terobosan Presiden Jokowi untuk meningkatkan perekonomian di Papua juga tidak tepat. Sebab, Presiden terlebih dahulu membangun infrastruktur dibanding ekonomi kreatif.

"Sementara yang ada sekarang, pusat industrinya belum ada perkembangan ekonomi yang kreatif, ekonomi yang baru juga belum ada, tapi pemerintah malah bikin prasarana. Jadinya kebalik nih," jelasnya.

Oleh karenanya, ia tak heran jika infrastruktur di Papua terbengkalai. Sebab penyelesaian permasalahan di Papua bukan dengan infrastruktur, melainkan perbaikan sumber data manusia, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.

"Ini yang memang masalah di Papua itu enggak bisa diselesaikan dengan infrastruktur saja," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya