Berita

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane/Net

Politik

IPW Ingatkan Oknum KPK And The Gank Tak Tebar Fitnah Terhadap Capim KPK

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 08:51 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Narasi yang dibangun oleh oknum internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Koalisi Kawal Capim KPK seolah dari 20 orang Calon Pimpinan (Capim) KPK terdapat orang-orang bermasalah dianggap hanya fitnah jika tidak berdasarkan bukti-bukti.

Begitu yang disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada wartawan, Senin (26/8).

“Jika mereka memang punya data konkret tentang keberengsekan Capim KPK, buka saja ke publik. Jangan terus menebar fitnah,” tegas Neta.


Dengan berpolemik, hal tersebut justru hanya membuat gaduh dan menciptakan perang segitiga antara KPK-Pansel dan Capim. IPW, kata Neta, mendukung penuh jika oknum KPK and the gank membuka siapa Capim menerima gratifikasi, menghambat kinerja KPK, dan melakukan pelanggaran etik saat bekerja di KPK.

“IPW berharap mereka menyebutkan secara jelas kapan sidang etik itu berlangsung dan apa isi keputusannya. Sebab dari penelusuran IPW, pelanggaran etik yang dituduhkan itu hanya 'katanya' yang tanpa dasar,” ujar Neta.

Neta menegaskan jika tuduhan tersebut didasari bukti yang kuat tentunya Capim yang dianggap bermasalah bisa didorong untuk diproses hukum ke pengadilan. Mantan wartawan ini justru curiga jika tuduhan-tuduhan yang selama ini dibangun hanya untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu saja.

“Makanya bermanuver menyebar fitnah dan melakukan kriminalisasi lewat opini publik,” jelas Neta.

Sebelumnya, Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) menyebut masih ada calon di antara 20 nama yang lolos seleksi Pansel KPK tidak patuh dalam menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Selain itu, 20 calon yang dinyatakan lolos pada tahapan uji profile assessment terdapat orang-orang yang bermasalah dan dinilai bakal menggambarkan masa depan yang tidak cerah bagi KPK ke depan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya